Pelabuhan Patimban Harus Menguntungkan Warga Terdampak
PUSAKANAGARA-Komisi V DPR RI kunjungi wilayah Pantura Subang tepatnya ke Kecamatan Pusakanagara. Kunjungan itu, untuk meninjau secara langsung, progres pembangunan Pelabuhan Patimban.
Komisi V DPR RI yang berjumlah sekitar 11 anggotanya, meninjau sejumlah lokasi, diantaranya area pembangunan akses jalan, area rencana pembangunan pelabuhan serta bertemu dengan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) dan berbagai pihak terkait, di Aula Kecamatan Pusakanagara kemarin (21/9).
Setelah melihat progres pembangunan di skses Jalan, rombongan diterima Ditjen Bina Marga Ir. Sugiyartono, Dirjen Hubla Kemenhub R Agus H Purnomo serta konsultan dan kontraktor terkait. Kemudian rombongan DPR RI bergerak menuju Aula Kecamatan Pusakanagara untuk melakukan mediasi permasalahn harga lahan Patimban.
Baca Juga:Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur DiringkusCegah Stunting, Bangun SAB dan Jamban Keluarga
Wakil Ketua Komis V DPR RI dari Fraksi PKS Ir. Sigit Sosiantomo mengatakan, dalam pertemuan itu, pihaknya mendapati inti permasalahan yang ada dalam pembangunan Pelabuhan Patimban.
Diapun berencana, akan memanggil pihak-pihak terkait dalam pembebasan lahan, diantaranya Tim Appraisal, LMAN/Kemenkeu, BPN serta Tim PSP2 IPB, mengenai sengketa harga lahan yang dipermasalahkan Paguyuban Tani Berkah Jaya.
Sigit juga menambahkan, apa yang dilakukan oleh Tim Appraisal atau KJPP merupakan pekerjaan profesional, dalam memberikan penilaian soal harga tanah.
“kalau ada keluhan dan bisa mengusulkan KJPP pembanding, Sama-sama punya sertifikasi atau ngasih masukan ke KJPP terkait, nanti akan kita panggil,” kata Sigit
Sebab menurut Komisi V DPR RI, masalah harga dalam pembebasan lahan juga menjadi hal penting dalam rangka kelanjutan pembangunan. “Kita akan minta pertemuan pemenang lelang Appraisal, dengan pihak-pihak terkait,” ucap Politis PKS ini.
Sementara itu, Anggota DPR RI lain dari Fraksi Demokrat, Drh Jhoni Allen Marbun mengatakan, permasalahan ini harus segera ditemukan solusinya.
Namun ia melihat filosofinya, sesungguhnya dalam hal ini yakni pembangunan pelabuhan oleh negara dilakukan untuk kepentingan rakyat, namun dalam dampak pembangunannya rakyat juga harus diuntungkan.
Baca Juga:406 Laki-laki dan 263 Perempuan, KPU Tetapkan 669 Caleg Masuk DCTResinda Hotel Hadirkan Menu Baru Bertitel Liwetan Tanah Jawa
“Apapun semuanya harus dicari win win solution nya, tidak bisa menang-menang, tentunya kita akan duduk bersama dengan apppraisal dan juga Kemenkeu, apa yang menjadi permintaan masyarakat,” kata pria yang akrab di sapa Marbun ini.