Beranda Opini Setelah WTP, lalu apa?

Setelah WTP, lalu apa?

56
0

Oleh: Mohamad Hadad*

*Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang

SEBANYAK 24 (dua puluh empat) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017 kembali meraih predikat opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan ini menandakan adanya komitmen yang tinggi dari Gubernur Jabar maupun para Bupati/Walikota beserta jajarannya dalam mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akuntabel dan transparan. Bahkan untuk Provinsi Jawa Barat, capaian opini WTP tahun 2017 ini adalah untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut mulai dari laporan keuangan tahun 2011.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa keuangan negara mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

Pertama, memastikan bahwa setiap transaksi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kedua, dalam rangka tranparansi pengelolaan keuangan harus dipastikan bahwa seluruh informasi penting telah diungkapkan secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Ketiga, pemeriksaan dilakukan dalam rangka memastikan semua transaksi dalam LKPD telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

Keempat, efektivitas sistem pengendalian intern dalam rangka memastikan bahwa terdapat efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset pemerintah serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini yang diberikan oleh pemeriksa biasanya terdiri dari (i) opini wajar tanpa pengecualian, yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, (ii) opini wajar dengan pengecualian, yaitu opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk transaksi tertentu yang menjadi pengecualian, (iii) opini tidak wajar, yaitu opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini, yaitu opini yang diberikan jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu opini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa LKPD yang meraih opini WTP telah bebas dari salah saji yang material, dalam artian tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan baik yang diakibatkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Mengingat laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan wujud dari akuntabilitas pelaksanaan APBD, maka laporan keuangan pemerintah daerah yang meraih opini WTP mencerminkan pelaksanaan anggaran yang yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

APBD yang diperiksa oleh BPK merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu fungsi APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah fungsi alokasi dimana anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

APBD yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sudah sejogjanya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian agar dana yang ada tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini seharusnya patut menjadi perhatian agar laporan keuangan yang dibuat tidak hanya sekedar meraih opini WTP tetapi tujuan laporan keuangan dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dapat tercapai.

Dalam kaitannya dengan penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh aparat yang tidak bertanggungjawab, timbul pertanyaan mengapa juga terjadi pada daerah yang laporan keuangannya sudah meraih opini WTP. Hal ini dapat saja terjadi mengingat tujuan dari pemberian opini WTP adalah untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan opini WTP telah bebas korupsi.

Namun yang jelas, jika suatu entitas mendapatkan opini WTP, selayaknya tata kelola keuangan entitas tersebut secara umum telah baik. Untuk itu maka langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama setelah meraih WTP adalah bagaimana agar APBD yang ada dapat bebas dari korupsi.

Cressey dalam Tuanakotta (2010) menjelaskan hipotesis para pelaku korupsi sebagai bagian dari fraud di tempat kerja sebagai berikut: ‘Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-hari memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseoarang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan”.

Dalam perkembangan selanjutnya, hipotesis ini dikenal sebagai fraud triangle atau segitiga kecurangan yang menjelaskan mengenai motif seseorang melakukan kecurangan, yaitu :
Perceived pressure, adanya tekanan akan kebutuhan hidup yang mendesak atau karena tuntutan dari jabatan dan tanggungjawab.

Perceived opportunities, adanya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan fraud.
Rationalizations, pembenaran dari pelaku fraud atas apa yg dilakukannya.

Apabila kita melihat motivasi seseorang melakukan korupsi, hal ini bisa terjadi karena 2 (dua) sebab yakni kelemahan sistem dan sumber daya manusia. Sistem yang buruk akan mengakibatkan adanya celah bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan faktor manusia juga berperan sangat penting dalam terjadinya korupsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa tidnakan perbaikan agar WTP yang diperoleh menjadi lebih bermakna, terutama dari sisi pemberantasan korupsi yakni:

Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Peemrintah (SPIP), sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penanganan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI di lingkungan pemerintah daerah mempunyai fungsi strategis dalam mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Bahkan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK menyoroti akan pentingnya fungsi SPI dalam menjaga kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Fungsi SPI juga diharapkan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan pengawasan atas proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Melakukan pelatihan bagi SDM
Tidak dapat dipungkiri bahwa SDM yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan maupun bimbingan teknis yang intensif dan berkesinambungan kepada para aparat pemerintah daerah. Selain itu penting juga untuk selalu menekankan kepada para pegawai agar menjaga integritas, melalui sosialisasi kode etik maupun seminar anti korupsi.

Menindaklanjuti semua rekomendasi BPK
Dalam setiap LHP pasti selalu terdapat rekomendasi, yang merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, yang bisa menjadi masukan untuk Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemda.

Pemda harus menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan temuan pemeriksaan dengan menyusun action plan (tindak lanjut) yang dilengkapi dengan timeline penyelesaian pemeriksaan yang jelas. Apabila terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat penyidikan hukum, maka hal itu harus segera diselesaikan agar menjadi efek jera bagi pelakunya.

Menggunakan sistem informasi yang andal.
Sistem informasi yang andal merupakan salah satu kunci dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran yang efektif dan efisien. Sistem aplikasi berbasis teknologi merupakan sarana penting dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penggunaan sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan selain mempercepat prosesnya juga menjadikan laporan keuangan lebih andal karena adanya fungsi otorisasi yang berjenjang yang akan mempersulit terjadinya penyelewengan.

Apabila langkah-langkah dalam melaksanakan pemberantasan korupsi dapat dilakukan seiring dengan peningkatan kualitas laporan keuangan, maka hal ini menjadi sangat bermakna dalam menjaga integritas pemerintah daerah tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here