NGAMPRAH – Mulai Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai menerapkan integrasi perencanaan dan penganggaran secara elektronik (e-planning dan e-budgetting).
Hal itu dilakukan untuk mendukung aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan transparansi anggaran keuangan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KBB, Ludi Awaludin mengatakan penerapan sistem ini sebagai dukungan terhadap rencana aksi KPK untuk mewujudkan transparansi keuangan daerah.
Pengintegrasian e-planning dan e-budgetting ini diterapkan untuk berbagai program, seperti musrenbang, pokir, dan rencana kerja setiap SKPD. Dengan integrasi tersebut, tidak perlu ada double input, sehingga memudahkan operator untuk memasukkan data.
“Mulai tahun akhir tahun ini juga sudah mulai diterapkan. Dan sosialisasi pun sudah dilakukan dan dalam pelaksanaannya pun, kami berikan pendampingan,” kata Ludi di Ngamprah, Selasa (9/10).
Baca Juga:Tidak Ada Data Warga Subang Pindah ke PaluKalah, tapi Persib Masih di Puncak
Adapun penerapan sistem tersebut dilakukan melalui aplikasi daring yang bisa diakses 24 jam. Selain itu, sistem tersebut juga menyinkronkan perencanaan dengan penganggaran, sehingga realisasinya bisa terkontrol.
“Sebab kadang-kadang, ada yang tidak selaras antara perencanaan dan penganggaran. Misalnya, pada perencanaan disebutkan nilainya Rp 100 juta, tetapi pelaksanannya bisa menjadi Rp200 juta,” ujar Ludi.
Integrasi sistem tersebut, kata dia, merupakan upaya untuk mewujudkan e-government, yakni pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian, segala perencanaan dan keuangan pemerintah daerah bisa dipantau secara terbuka oleh publik.
“Pengelolaan sistem ini oleh BP4D (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah). Dan Diskominfo hanya menyiapkan sistem atau aplikasinya saja,” ungkapnya.
Untuk mendukung penerapan sistem tersebut, pihaknya juga terus meningkatkan infrastruktur jaringan ke semua kecamatan. Saat ini, 16 kantor kecamatan di Bandung Barat sudah terhubung dengan internet.
“Minimal sudah ada jaringan internet ke semua Kecamatan. Sehingga dengan ersedianya akses internet ini akan memudahkan penerapan sistem-sistem daring lainnya ke depan,” jelasnya seraya berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan pemerintah kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(sep/man)