Pasalnya semakin banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK, tetapi tidak mengurangi dugaan korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah.
“Saya juga bingung harusnya banyak yang kena OTT harusnya makin berkurang kepala daerah yang korupsi, tapi ini kok makin banyak,” tutupnya.
Warning Mendagri
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) dimana sejumlah tersangkanya adalah kepala daerah aktif akhirnya ditanggapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengaku prihatin karena sejumlah OTT yang dilakukan KPK selama ini justru menjerat kepala daerah yang masih aktif. “Ini warning,” tegasnya.
Baca Juga:Bojongloa Berkomitmen Laksanakan Pilkades secara DamaiJelang Hari Santri Nasional Kemenag Subang Siapkan Lomba Baca Kitab Kuning hingga Senam Massal
Dia menjelaskan adanya kasus OTT yang dilakukan KPK dan beberapa tersangkanya adalah kepala daerah harus menjadi warning bagi kepala daerah yang lain. Khususnya, bagi kepala daerah yang baru saja dilantik. Dengan demikian maka kepala daerah yang baru dilantik tidak tersandung kasus OTT lagi.
Dia menjelaskan terkait inisiatifnya untuk mengajak para kepala daerah yang dilantik di Jakarta oleh Presiden RI untuk bertemu dengan pimpinan KPK.
“Biasanya, setelah dilakukan pelantikan untuk kepala daerah, saya mengajak para kepala daerah tersebut untuk berkunjung ke KPK. Ini sekaligus untuk memberikan pemahaman bagi kepala daerah yang dilantik untuk memahami area-area rawan korupsi,” jelasnya.
Diakuinya, belajar dari sejumlah pengalaman selama ini dimana ada banyak kepala daerah aktif yang terkena OTT oleh KPK. Karena itu maka dengan diajakanya para kepala daerah ke KPK, maka diharapkan bisa membawa dampak yang positif.
“Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan diutamakan. Saya ajak bertemu dengan KPK supaya teman-teman gubernur paham area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak dan retribusi mekanisme pembelian barang dan jasa dan lain-lain,” ujarnya.
Tjahjo sendiri mengaku sedih dengan masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Terlebih dari tahun ke tahun, kepala daerah yang kena kasus korupsi kecenderungannya meningkat.
“Kalau mau dilihat, dari sisi sistem pengawasan dan pencegahan sudah baik. Komisi anti rasuah pun aktif memberikan supervisi. Mestinya, ini jadi perhatian bersama. Khususnya bagi para kepala daerah aktif. Memahami area rawan korupsi sudah terus diberikan. Seluruh kementerian/lembaga juga sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi kembali ke manusianya saja,” ungkapnya.(gat/fin)