SUBANG-Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cirebon, Sunjaya menjadi perhatian Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Apalagi kasus yang menjeratnya yaitu jual beli jabatan.
Kabid Pengadaan dan Fasilitasi Pegawai BKPSDM Subang Eza Zhaiton mengaku memantau pemberitaan tersebut. Ia pun menyayangkan adanya kepala daerah yang kembali terjerat kasus hukum. Apalagi terkait jual beli jabatan.
Maka, pihaknya kini terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen untuk tidak melakukan penyimpangan. Apalagi kasus tersebut mencuat dalam suasana beberapa kabupaten di Indonesia sedang melakukan perekrutan seleksi CPNS tahun 2018. “Ini kabar mengejutkan, malah pihak KPK melakukan aksi nya di Cirebon. Kami kaget sekaligus prihatin dengan apa yang terjadi di Kabupaten Cirebon tersebut,” ujar Eza.
Baca Juga:Ketua DPD PDIP Jabar Langsung Pecat SunjayaJanji ke Baekdu Harapan ke Halla
Eza mengakui, perekrutan CPNS merupakan hal yang paling rawan dalam kegiatan di BKPSDM. Juga rotasi mutasi jabatan di lingkup PNS. Kedunya merupakan domain lembaganya. “Memang itu merupakan hal yang sangat rawan. Maka dari itu kita berkomitmen untuk tidak bermain – main dan tidak menyimpang dari aturan yang ada,” tandasnya.
Terkait perekrutan CPNS, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) dan berkoordinasi dengan pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebab hanya satu formasi CPNS dokter spesialis yang terisi dari seluruhnya 7 formasi.
Sementara itu Direktur RSUD Kelas B Subang dr Eka Mulyana SPOt mengatakan, RSUD saat ini memang membutuhkan adanya dokter spesialis dan sampai saat ini masih kekurangan. “Jujur saja kami kekurangan dokter spesialis sampai saat ini,” tuturnya.(ygo/man)