NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat memproyeksikan lima desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi desa wisata. Hal itu menyusul kelima desa itu memiliki potensi wisata sangat baik untuk dikembangkan menjadi desa wisata.
Kepala Bidang Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB, Nunung Sobariah Arta mengatakan, dari 165 Desa di KBB, 5 desa akan dijadikan desa wisata. Kelima desa tersebut yakni Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan, Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang, Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong, Desa Mukapayung Kecamatan Cililin dan Desa Sinar Jaya Kecamatan Gunung Halu.
“Salah satunya potensi untuk mengedepankan kearifan lokal. Dan itu berpotensi untuk pengembangan-pengembangan wisata lokal,” kata Nunung di Ngamprah, Senin (29/10).
Dalam membentuk desa wisata tersebut, pihaknya pun bekerjsama dengan Universitas Kepariwisataan yang ada di Bandung. Kelima desa wisata tersebut sudah bisa dikembangkan pada tahun ini.
Baca Juga:BPBD Pastikan Dana Rehabilitasi Cair dan Bisa Digunakan Tahun 2019Sopir hingga Kernet Dua Bulan Tak Digaji, Petugas Pengangkut Sampah Mogok Kerja
“Dengan berkembangnya wisata baru diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebab nantinya, desa wisata ini akan dikelola oleh warga sekitar dan kelompok sadar wisata (pokdarwis-red),” ujarnya.
Adapun kelima desa tersebut saat ini tengah menunggu Surat Keterangan (SK) dari Bupati untuk segera dijadikan desa wisata. Diharapkan dengan turunnya SK tersebut bisa mempermudah pembangunan dan pengembangan di desa wisata tersebut.
“Saat ini SK tersebut sedang dalam diproses, ya mudah-mudahan saja segera selsai,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disparbud KBB Sri Dustirawati mengungkapkan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih terkendala dengan anggaran. Pasalnya, untuk mewujudkan pariwisata yang baik, saat ini dibutuhkan anggaran untuk promosi, pembangunan infrastruktur hingga penyediaan sarana dan prasarana di area wisata.
“Kalau untuk dari APBD bisa dikatakan masih minim, karena tidak hanya biaya promosi tapi juga untuk pembenahan infrastruktur dan sarana di lokasi wisatanya justru yang mahal,” kata Sri.
Sri menambahkan, saat ini pihaknya tengah berupaya agar anggaran untuk pengembangan pariwisata ini tidak hanya mengandalkan dari APBD, namun bisa dari provinsi dan bantuan pusat. Terlebih menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah fokus untuk pengembangan Desa Wisata Rende di Kecamatan Cikalongwetan yang diproyeksikan menjadi desa wisata bumbu wisata nusantara.