BANDUNG BARAT– Sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat dinilai masih lambat merespon dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut.
Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan, banyak hal ingin disampaikannya SEJAK menjabat Wakil Bupati. Salah satunya terkait masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
“Menurut hasil surveI beberapa lembaga, pada pertengahan tahun 2018 lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih di angka 32 persenan. Dan itu bukanlah angka yang menggembirakan,” kata Hengki yang berkesempatan menjadi pembina apel pertamanya di hadapan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapang Parkir Timur Komplek Pusat Perkantoran Pemkab Bandung Barat di Mekarsari Ngamprah, Senin (12/11).
Baca Juga:Cegah Tumpukan Sampah, Sub 16 Patroli Aliran SungaiKantor Desa Dibangun Bertingkat, Menunggu Anggaran yang Belum Cair
Ia menuturkan bahwa selama dirinya menjadi Wabup, ada beberapa SKPD yang masih lambat merespon dan memberikan pelayanan ketika diberikan sebuah beban kerja oleh atasannya.
“Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi dan dievaluasi agar menjadi perhatian kita semua. Dan saya juga akan memberikan masukan OPD mana saja yang harus dievaluasi lebih jauh,” ucapnya.
Salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat tersebut adalah akibat ketidakpahaman operator pelayanan yang menjadi garda terdepan terhadap substansi pokok yang diharapkan oleh masyarakat.
Untuk meningkatkan kepuasan publik, Hengki berharap jargon “Bandun Barat Lumpaaat” bisa terealisasi sesuai ekspektasi bersama dengan hadirnya pelayanan publik yang transparan, bebas pungli dan berkualitas.
“Tugas kita selaku ASN adalah melayani masyarakat. Layani mereka dengan iklas tanpa berharap pamrih. Karena hakekat keberadaan kita sebagai pelayan. Dan masyarakat adalah raja,” pungkasnya.(sep/din)