Namun demikian kata Ugit, PAD dari wisata milik Pemda masih bisa ditingkatkan karena Subang bukan kabupaten tertinggal lagi. Maka perlu SDM yang bagus untuk mengatur PAD dari tempat wisata yang berdiri di lahan milik pemda. “Harus ada SDM yang mumpuni, karena sayang jika PAD yang masuk ke kita hanya sedikit, padahal tempat wisata di kita sangat banyak,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Syawal mengungkapkan, objek wisata cukup potensial untuk meningkatkan PAD. Sebab banyak yang sudah terkenal secara nasional maupun hingga luar negeri seperti Sari Ater. “Tapia da juga tempat wisata yang ditarik oleh Kemenhut seperti Tangkuban Parahu,” katanya.
Tapi PAD masih minim. Jika dilihat dari realisasinya di tahun 2017, dari Sari Ater hanya Rp6,2 miliar dan untuk tahun 2018 belum masuk PAD karena masih amortisasi (pengurangan nilai aktiva yang tidak berwujud).
Baca Juga:Mahathir Kembali Urus Jembatan BengkokJalan Berlubang Bahayakan Pengendara, Pemkab Diminta Segera Perbaiki
“Dari wisata Gunung Tangkuban Parahu tidak ada pemasukan sejak tahun 2009, karena sudah ditarik oleh Kementerian Kehutanan, padahal sebelum tahun 2009 sempat masuk PAD. Sedangkan di wilayah Pantura dari Pondok Bali di tahun 2018 ini masuk Rp200 juta. Sedangkan untuk wilayah kota dari Kolam Renang Ciheuleut masuk PAD Rp50 juta,” pungkasnya.(ygo/ysf/man)