Dedi Mulyadi akan Koordinasi dengan Kemensos
PURWAKARTA-Ketua Dewan Penasehat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Dedi Mulyadi memiliki solusi untuk korban PHK pabrik garmen di Purwakarta.
Ia menyoroti ribuan buruh dari PT Il Jin Sun dan PT Dada Indonesia yang kini menganggur. Dirinya mendorong para buruh diarahkan masuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Program tersebut merupakan bagian dari langkah Kementerian Sosial RI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas Dedi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat akan digunakan untuk menjalin komunikasi dengan kementerian tersebut.
Baca Juga:Kesuksesan Bank Sampah My Darling di Gandasoli, Sulap Pembalut dan Pampers Bekas jadi Pas BungaFKPAI Silaturahmi ke Baznas dan MUI, Bahas Sosialisasi Zakat dan Sertifikasi Halal
“Kita segera berkomunikasi dengan pihak terkait agar para buruh ini masuk PKH. Mereka nanti menerima berbagai bantuan untuk peningkatan kesejahteraan,” kata Dedi di Purwakarta di sela audiensi bersama para buruh di Gedung Yudhistira, Jalan Gandanegara No 25, Rabu (14/10).
Menurut Dedi, PHK dari perusahaan tidak boleh membuat roda kehidupan mereka terhenti. Dia berpandangan harus ada pendampingan dari stakeholder pemegang kebijakan. Hal ini penting karena PHK akan melahirkan masalah sosial baru yakni pengangguran.
“Hidup mereka gak boleh berhenti sampai di sini. Saya kira ini hanya soal proses saja. Ke depan, kita dorong agar kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Anak-anak para buruh itu menurut Dedi juga akan mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah setempat. Biaya sekolah sampai pendidikan menengah atas akan ditanggung.
“Beban hidup mereka kan harus kita pikirkan juga. Ini tidak boleh menjadi batu sandungan bagi mereka. Artinya, negara harus hadir untuk menekan biaya hidup sehari-hari. Misalnya, ada beasiswa pendidikan sampai sekolah tingkat menengah,” ucapnya.
Selain itu, keterampilan kerja yang dimiliki mantan buruh tersebut harus kembali disalurkan ke dunia industri atau wirausaha mandiri. Partai Golkar Jawa Barat lanjut dia, berada di garda terdepan untuk mewujudkan ikhtiar tersebut.
“Ini butuh dorongan lagi. Parlemen harus bicara dan membantu menyediakan akses bagi para buruh untuk mendapatkan mesin jahit. Bisa juga nanti di salurkan ke kawasan industri baru,” katanya.
Baca Juga:Gulirkan Desamart di 165 Desa, Pemkab KBB Siapkan Anggaran Melalui APBDBupati Kecewa, Ruangan RSUD Cililin Kotor Berdebu
Dedi berujar tidak kurang dari 100 pabrik akan dibangun pada awal 2019. Menurut informasi, pabrik tersebut akan memulai operasionalnya pada Tahun 2020. Artinya, para buruh yang tidak berhasil meraih kesejahteraan di program PKH akan disalurkan melalui kanal industri baru.