SUBANG-Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) mengakui pihaknya mendapatkan anggaran yang jumlahnya sangat minim. Sehingga banyak program yang direncanakan tidak berjalan.
Tahun 2018, Diskominfo hanya menerima anggaran Rp4 miliar untuk seluruh program dan biaya pegawai. Dari jumlah tersebut sebesar Rp1,4 miliar di antaranya untuk perawatan website, jaringan wifi dan lainnya.
Tapi Kepala Diskominfo Sumarna membantah bahwa Diskominfo bukanlah dinas buangan PNS bermasalah seperti yang pada umumnya dinilai orang. Tapi menurutnya, program di dinas yang ia pimpin tidak berjalan karena keterbataasan anggaran. Saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan anggaran dengan DPRD.
“Bukan dinas buangan, tapi program tidak berjalan karena minim anggaran. Maka kita lakukan pembahasan dengan DPRD untuk tahun 2019,” paparnya.
Baca Juga:Ating Ingin ASN Subang Belajar ke KoreaTanggapi SIM Seumur Hidup, Polri Ingin Ada Kajian
Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Aris Witarsa mengakui program di Dinas KOminfo banyak yang tidak berjalan. Bahkan menurutnya, tahun ini terancam tidak aka nada pameran pembangunan.
Padahal menurut Aris, Diskominfo seharunya berfungsi sebagai media center seluruh dinas. Tapi anggarannya tidak mendukung. “Program dan inovasi Diskominfo jadi tidak berjalan karena menim anggaran. Bahkan untuk tahun ini dimungkinkan tidak akan ada pameran yang biasanya tiap tahun digelar oleh Diskominfo,” tuturnya.
Dikatakan Aris pihak KPK dalam arahannya menginginkan Diksominfo Subang sebagai media centre digital seluruh dinas, terintergirtas dengan Diskominfo. “Kami menyarankan Diskominfo sebagai media center seluruh dinas. Tahun 2019 kita ajukan anggaran minimal Rp8 miliar,” tandasnya.(ygo/man)