Mereka memerlukan wakil untuk menyuarakan kepentingannya. Bukan berarti laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya, lebih mudah bagi perempuan untuk merasakan apa yang dirasakan perempuan lain atau memahami apa yang menjadi kepentingan sesama perempuan. Untuk itu, perempuan sangat urgent untuk masuk ke dalam dunia pengambilan kebijakan atau dunia politik agar kebijakan yang dihasilkan benar – benar mencerminkan keberpihakan kepada kaum perempuan. Rendahnya keterwakilan kaum perempuan di gedung parlemen merupakan satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Namun, banyak halangan bagi perempuan untuk berpolitik. Anggapan bahwa politik itu kotor dan penuh intrik mengakibatkan perempuan dianggap tidak cocok masuk ke dalamnya. Selain adanya dikotomi “publik” dan “privat” mengakibatkan kaum perempuan cukup sulit untuk masuk ke dunia politik. Padahal, hampir keseluruhan tugas-tugas keseharian rumah tangga melibatkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dan melakukan kompromi. Contohnya tawar-menawar dengan tukang sayur, berkompromi dengan anak soal makanan dan waktu belajar, berkompromi dengan suami dalam hal pengeluaran rumah tangga atau pilihan alat kontrasepsi, dan banyak hal keseharian lainnya.
Lebih jauh lagi, kenyataannya kehidupan privat dan publik saling mempengaruhi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, listrik, dan lain-lain, berdampak pada kehidupan perempuan. Kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pada semakin sulitnya pengaturan keuangan keluarga yang biasanya dilakukan oleh perempuan, yang berdampak pada kesejahteraan keluarga.
Baca Juga:Wuling Promo Khusus hingga Rp2 M, Ada Hadiah Langsung dan Diskon SpesialKoperasi Buruh Harus Segera Dibentuk
Demikian juga sebaliknya, dunia privat dapat mempengaruhi kebijakan publik. Soal perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tanggal, poligami misalnya, dulu merupakan urusan privat yang tidak dapat dicampuri negara.
Beberapa hal yang mengakibatkan perempuan tertinggal jauh dibandingkan laki-laki dalam berpolitik antara lain : .Pertama, perempuan belum diprioritaskan untuk menjadi aktivis partai yang dianggap sebagai aset. Sebabnya, perempuan masuk politik pada usia yang relatif lebih tinggi, karena setelah menikah mereka harus mengurusi keluarga dan anak-anak. Sehingga bakat dan minat untuk berpolitik, terpaksa dinomorduakan.
Kedua, karena perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarga, penghasilan perempuan terbatas. Keterbatasan sumber daya keuangan ini sangat membatasi keleluasaan perempuan untuk aktif dalam dunia di luar rumah tangganya, termasuk politik. Padahal, politik adalah cara untuk memberdayakan. Relasi yang ada bukan relasi mencari kuasa, melainkan kerjasama atau kemitraan. Dalam konteks ini ada nuansa keadilan dan kesetaraan.