Potret buram birokrasi pemerintah seperti halnya dijelaskan oleh penulis di atas sebenarnya tidak perlu terjadi apabila sang kepala daerah yang dipercaya untuk memimpin rakyat yang memilihnya itu benar – benar memiliki visi untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongannya. Adapun terpilih atau tidaknya sosok kepala daerah yang jujur dan amanah pada hakikatnya dapat dilihat beberapa waktu menjelang pemilihan maupun pada masa kampanye.
Mereka yang menggunakan cara – cara kotor dalam mendulang suara sebanyak – banyaknya bisa dipastikan tidak akan mampu menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Para kepala daerah tersebut akan mencari seribu cara untuk mengembalikan modal yang telah digunakan selama masa kampanye, termasuk dengan cara – cara yang tidak lazim. Melakukan jual beli jabatan (kepala dinas), melakukan mark up anggaran, ataupun bermain mata dengan para pengusaha nakal untuk memuluskan perizinan merupakan sebagian cara yang biasa dilakukan oleh para kepala daerah untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada masa kampanye.
Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya para birokrat yang memiliki integritas, akan berdampak positif terhadap dunia pendidikan di daerah. Para birokrat yang benar – benar memiliki visi untuk memajukan dunia pendidikan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan sekolah – sekolah maupun para guru yang berada di wilayah kerjanya, bukan malah mengurangi hak – haknya.
Baca Juga:Nelayan Patimban Butuh Perahu BesarCamat Minta Pjs Sukseskan Pilkades Serentak
Oleh karenanya, mereka yang saat ini berprofesi sebagai pendidik di berbagai jenjang hendaknya mampu mendorong hadirnya wajah – wajah birokrat yang memiliki integritas. Memberikan masukan kepada kepala dan wakil kepala daerah yang baru, yaitu Haji Ruhimat dan Agus Masykur dalam memilih personil yang akan menakhodai dan mengelola bidang pendidikan di kabupaten Subang perlu dilakukan demi masa depan dunia pendidikan yang lebih baik. (*)