Dampak Pelabuhan Area Tangkap Menyempit
PUSAKANAGARA-Nelayan di Patimban kembali ajukan kompensasi atas pembangunan Proyek Pelabuhan Patimban pada Pemerintah pusat.
Hal ini tertuang dalam surat bernomor 91/KUD-MMG/XI/2018 dari KUD Mina Misaya Guna, yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Salah satu nelayan di Patimban Subroto Prasetya mengatakan, bahwa melalui wadah koperasi, nelayan meminta Pemerintah untuk membantu dan memberi perhatian pada nelayan di Patimban.
Baca Juga:Camat Minta Pjs Sukseskan Pilkades SerentakSunaryo Ingin Maksimalkan Potensi Pertanian Desa
Hal ini seiring dengan akan dimulainya pembangunan Pelabuhan Patimban serta telah adanya kapal-kapal kontruksi di Laut Patimban.
“Kapal-kapal kan sudah mulai terlihat dan ramai. Tentu lahan tempat kami melaut jadi semakin menyempit,” kata Subroto.
Hal tersebut tentunya berdampak pada aktivitas nelayan yang sehari-hari mencari ikan disekitar laut tersebut. Untuk itu pihaknya secara kelembagaan mengajukan permohonan kompensasi pada Pemerintah.
Sementara itu Ketua KUD Mina Misaya Guna M.Rusdi menuturkan, dalam isi suratnya, setidaknya ada lima poin yang disampaikan. Hal itu merupakan tuntutan serta kebutuhan nelayan di Patimban yang terdampak dengan proyek ini.
“Kami memohon pengadaan kapal berukuran rata-rata 10GT, agar bisa mencari ikan di laut yang lebih dalam. Karena diwilayah pantai terganggu, dengan adanya kegiatan pembangunan pelabuhan,” ucapnya seperti yang termuat dalam surat.
Lalu, poin kedua nelayan juga mengharapkan adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan yang mencakup luas 5 hektare.
“Nantinya mencakup reklamasi sepanjang 500 x 100 M, di posisi sebelah timur dari lokasi Pelabuhan Patimban,” jelasnya.
Baca Juga:Tim Damkar Pos Pamanukan Siaga 24 Jam Antisipasi BencanaSpesialis Curanmor Tumbang Diterjang Timah Panas
Rusdi menambahkan, pihaknya mengharapkan adanya penggantian pendapatan nelayan selama masa tenggang dalam proses pembuatan kapal, yang berkisar 3-6 bulan.
Selain itu dalam poin keempat, nelayan juga mengharapkan adanya asuransi untuk armada nelayan, yang dibiayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Selanjutnya poin terakhir, pihak nelayan berharap adanya sarana pendidikan, untuk para nelayan termasuk pelatihan keterampilan melaut. “Itu poin-poin resmi yang kami sampaikan kepada Menteri, harapannya semoga dikabulkan dan diperhatikan,” tutupnya.(ygi/dan)