Akan Gelar Rapat Kaji Ulang AMDAL
PUSAKANAGARA-Pengerjaan proyek pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban sementara dihentikan. Keputusan itu diambil setelah Pihak Kementrian PUPR, Kontraktor serta warga Desa Pusakaratu bersepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kerusakan rumah, akibat pemasangan tiang pancang serta permintaan kajian ulang AMDAL.
Seperti diketahui, pada Jumat (30/11) lalu, puluhan Warga Desa Pusakaratu datangi titik 0 KM Akses Jalan Pelabuhan Patimban untuk melakukan aksi damai. Hal itu dilakukan lantaran adanya dampak kerusakan rumah warga akibat pemasangan tiang pancang, pembangunan akses jalan Pelabuhan Internasional Patimban.
Tercatat ada sebanyak 94 pemilik rumah yang terdampak dengan 15 diantaranya mengalami kerusahan serta beberapa bagian rumah runtuh.
Baca Juga:Sidik Prioritaskan Infrastruktur dan Pemberdayaan PemudaJelang Pilkades Polsek Razia Miras
Selain itu, selama hampir 2 bulan proyek ini berjalan warga baik yang rumahnya rusak maupun yang terdampak merasa terganggu akibat adanya polusi udara, kebisingan serta permasalahan kesehatan dari proyek tersebut serta wargapun menuntut kompensasi.
Untuk menyikapi hal itu, Sabtu pagi (1/12) di Aula Desa Pusakaratu, pihak Kementrian PUPR, Kontraktor, Kepala Desa Pusakaratu serta Warga Karang Sari Desa Pusakaratu mengadakan pertemuan, membahas kondisi terdampak di lapangan.
Perwakilan Kementrian PUPR Febian Alexander mengatakan bahwa hasil pertemuan dengan warga tersebut hanya menyepakati satu poin tuntutan warga, mengenai penggantian/kompensasi bagi 15 rumah warga yang rusak.
Febian juga mengatakan bahwa hasil musyawarah dengan warga serta koordinasi dengan para pihak di internal proyek akses jalan ini, aktivitas pembangunan akses jalan akan dihentikan sementara.
“Kita akui karena masalah AMDAL ini, ada suatu mungkin kajian yang tidak terliput di dalamnya. Karena kajian awalnya tuh tidak termasuk, tidak terdetect radius berapa meter untuk AMDAL rumah terdampak,” ungkap Febian.
Sehingga warga yang terdampak tiang pancang dalam radius tertentu, ini jumlahnya ada banyak. Untuk itu pihaknya perlu menyikapinya dengan melakukan kajian di internal terkait, seperti Kemenhub, Kementrian PUPR serta Kontraktor Perusahaan.
“Ini kan cukup banyak, bukan hanya satu rumah. Artinya dengan banyak rumah yang rusak ini, kan otomatis kita perlu sikapi dengan cepat. Jumlah nominalnya tidak sedikit untuk penggantian rumah itu, bisa sampai ratusan juta sampai 1 M lebih, jadi sementara dihentikan dulu, sementara ya,” jelas Febian.