PURWAKARTA-Dianggap berjasa membantu permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Purwakarta menjadi satu-satunya pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Provinsi yang mendapatkan penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan Awards (HWPA) tahun 2018 untuk kategori Pemerintah Daerah.
Selain Pemkab Purwakarta, ada 18 penerima penghargaan lainnya untuk kategori perorangan, masyarakat madani, jurnalis maupun kategori lembaga di bawah Kementerian Luar Negeri.
Penghargaan bergengsi yang rutin digelar tiap tahun oleh Kementerian Luar Negeri ini, menganggap Purwakarta sebagai pemerintah daerah yang dinilai berjasa dalam melindungi warganya yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sekaligus membantu jika Warga Negara Indonesia (WNI) mengalami masalah di luar negeri.
Baca Juga:Pengembang Perumahan Harus Sediakan Hydran, BPBD Antisipasi Bencana KebakaranCellica Ancam Beri Sanksi Tegas Kepala Dinas, Jika Tahun 2019 Tak Penuhi Target Pembangunan
Pada malam penganugerahan, Jumat (7/12) pekan lalu Jakarta, Purwakarta diwakili kepala Dinas Tenaga kerja (Disnaker) Purwakarta, Titov Firman, yang menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan, demi membantu WNI yang sedang berada di luar negeri. Apa yang dikerjakan oleh pihak Kemenlu dalam upaya perlindungan pun sudah beyond of duty,” ujar mantan Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 yang juga penggagas HWP Awards, Hassan Wirajuda saat menyampaikan sambutannya di Ruang Nusantara Kemlu RI.
Kadisnaker Purwakarta, Titov Firman menyerahkan penghargaan tersebut kepada Bupati Anne Ratna di Bale Nagri, Senin (11/12) Komplek Pemkab Purwakarta. Mendapat penghargaan ini, Bupati Anne nampak sumringah. Kinerja dan pelayanan jajarannya di Dinas Tenaga Kerja cukup berhasil terutama dalam perlindungan TKI di luar negeri.
Menurut Anne, keberhasilan ini tentu merupakan upaya keras pemerintahan pada periode sebelum ia menjabat. Untuk itu, pihaknya kini akan meneruskan apa yang menjadi program dan keberpihakan pemerintah daerah, dalam pelayanan dan perlindungan terhadap warga Purwakarta yang berada di luar negeri.
“Tentu ini prestasi, kami akan teruskan program yang bagus ini. Untuk pelayanan dan perlindungan warga kami yang berada di luar negeri,” kata Anne.
Titov menjelaskan, data di Disnaker Purwakarta selama rentang waktu 2015-2018 ini, telah menerima laporan adanya puluhan kasus yang melibatkan TKI asal Purwakarta di luar negeri.