SUBANG-Disnakertrans Kabupaten Subang, meminta bupati terpilih menyiapkan anggaran penjemputan jenazah. DPRD Subang juga meminta Pemda Subang konsen terhadap TKI illegal.
Menurut Kasie Bina Penta TKI Disnakertrans Subang H Indra Suparman mengatakan, pihaknya mengeluhkan tentang biaya untuk menjemput jenazah TKI asal Subang atau TKI yang bermasalah di tempat kerjanya di luar negeri. Karena hingga saat ini Disnakertrans tidak memiliki pos anggaran untuk proses pemulangan TKI yang bermasalah.
“Terus terang kita ga ada anggaran untuk itu, dengan banyak nya TKI bermaslah yang dipulangkan dan juga yang kembai tinggal nama ( jenazah ), ini yang membuat jadi problema. Kita terpaksa menggalang iuran secara swadaya,” ujarnya.
Baca Juga:Bakal Punya Jembatan, Pemdes Bangodua Apresiasi PemdaUpsus Siwab Capai 80 %, Bina Peternak Jadi Pengusaha
Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada para Camat dan Kades, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, yang berminat menjadi TKI, untuk menempuh jalur resmi dan prosedural, sehingga bilamana terjadi sesuatu di tempat kerja mereka, pihak Disnakertrans mudah memproses pemulangannya.
“Kita juga minta kepada bupati nanti, agar memberikan anggaran khusus bagi TKI bermasalah,” tuturnya.
Saat inipun kata H Indra, dirinya mendapat informasi, bahwa ada TKI asal Subang yang berangkat secara illegal, kini kondisinya terkatung – katung di negara Vietnam dan Kamboja, sebanyak 5 orang. Bahkan mereka tidak digaji selama 3 bulan, maka dari itu dirinya berupaya untuk memulangkan TKI Subang illegal tersebut. “Ini yang lebih ngeri lagi TKI ilegal tersebut bekerja hingga Vietnam dan Kamboja. Dan yang lebih miris lagi tidak digaji selama 3 bulan dan bekerja di kantin restoran,” ujarnya.
Sementara itu ketua Fraksi PKS DPRD Subang Raska mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan banyaknya TKI ilegal asal Subang. Pemda Subang sudah harus segera meminimalisir adanya hal ini, karena memang sudah darurat,”ya ini sudah darurat, kami ingin Pemda Subang konsen terhadap masalah ini,” ujarnya. (ygo/dan)