BANDUNG–Untuk menekan angka perceraian dan KDRT di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Susana Yambise meluncurkan program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) di Sabuga, Jalan Tamansari Kota Bandung, Minggu (16/12).
Acara peluncuran ini dirangkai dengan kegiatan pameran/expo UKM perempuan dan Festival Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ibu ke-90 Tingkat Nasional Tahun 2018 yang digelar oleh Kementerian PPPA RI.
Sekoper Cinta merupakan wadah bagi perempuan Jawa Barat untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, serta diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup kaum hawa. Ini adalah upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang.
Baca Juga:Peran Media Sosial dalam PolitikPonpes Al Athfal Juara Festival Sholawat Nusantara
“Angka perceraian tinggi di Jawa Barat karena kekerasan. Dari hasil statistik, saya mengawali jabatan sebagai gubernur dimana 29% terpapar potensi stunting. Jadi, anaknya kurang gizi, perceraian banyak,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil ditemui usai acara peluncuran.
“Oleh karena itu, ada suatu upaya yang sudah dilakukan di Bandung, Bogor, dan oleh STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial), yaitu penguatan ibu-ibu yang sudah menikah. Keluarga ini ngga ada sekolahnya. Sekarang kita buat Sekolah Perempuan dimana 60% materinya adalah ilmu keluarga yang tidak sederhana, dan di Bogor terbukti bisa mengurangi perceraian dan mengurani KDRT,” paparnya.
Untuk itu, Emil menuturkan bahwa pihaknya mewajibkan kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat menerapkan Sekoper Cinta. Peluncuran Sekoper Cinta pun menjadi rangkaian program quick win 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat.
“Diwajibkan. Tugas Gubernur adalah menstandardisasi hal baik, bukan hanya di-launching di satu/dua kota, tapi akan dimonitor di seluruh wilayah. Itu tugas saya,” jelasnya.
Sekoper Cinta mendapat apresiasi dari Kementerian PPPA RI. Menurut Menteri PPPA Yohana Susana Yambise, program ini bisa menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia, karena sesuai dengan misi kementeriannya dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, perdagangan manusia, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.