LEMBANG – Minimnya penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membuat keberadaannya sangat sulit untuk berkembang meski sudah berdiri sejak lama.
Salah satu solusi agar BUMDes bisa bertahan dan berkembang adalah melalui BUMDes bersama yang dikelola secara khusus oleh para ahli dengan melibatkan sektor swasta dalam kerjasama kemitraannya.
“Hingga kini sudah ada 50 desa di Bandung Barat yang bersedia dalm BUMDes bersama ini. Dan dengan hadirnya swasta dalam pengelolaannya dipastikan BUMDes akan lebih maju sebagai salah satu penopang perekonomian desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PAD),” ujar Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dalam Launching BUMDes Bersama Kab. Bandung Barat di Lembang, Kamis (27/12).
Baca Juga:Siswa SMAN 2 Subang Galang Dana untuk Korban TsunamiLembang Dikepung Kemacetan
Rencananya dalam BUMDes Bersama ini akan dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 200 – 300 juta per desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal Desamart yang konsep pengelolaannya akan dibahas lebih jauh pada 2019 mendatang dan siap diluncurkan pada 2020.
“Dengan hadirnya Desamart maka BUMDes dipastikan akan lebih maju dan akan menumbuhkan kemandirian desa karena memiliki sumber pendapatan lain dari Desamart dengan melibatkan UPK, UMKM dan pelaku ekonomi lainnya yang ada diaetiap desa,” katanya.
Bupati menjelaskan bahwa kehadiran BUMDes Bersama dan Desamart ininbertujuan untuk menciptakan enterpreunership pemerintahan agar seluruh anggaran desa tidak habis dengan adanya penyertaan modal. “Sehingga, modal yang disertakan akan terus berputar dan sumber PAD dari keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seluruh aparat desa,” terangnya.
Kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan Bandung Barat, Deni Ahmad mengatakan bahwa potensi desa melalui BUMDes bersama yakni gabungan dari BUMDes yang ada di desa-desa Bandung Barat. Untuk tingkat kecamatan, program semacam ini, kata Deni sudah ada yang lakukan, tapi untuk level Kabupaten baru ada di KBB.
“Maka kami ingin KBB ini menjadi yang pertama melakukan inisiatif membuat BUMDes bersama. Sebab, sejak berdirinya KBB hingga kini BUMDes itu kurang berkembang,” ujarnya.
Adapun BUMDes di Bandung Barat sejauh ini hanya sebanyak 10 BUMDes yang penghasilannya tinggi. Sehingga, Deni menyebut perlu adanya panduan dan bimbingan dari pemerintah daerah.