Oleh: Faisal Riyanto
*) Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Di Indonesia saat ini sedang ramai-ramainya membicarakan tentang politik. Apalagi sekarang sudah mendekati Pemilu 2019. Baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) ataupun pemilihan badan legislative (pileg). Makar politik pun sering terjadi antara partai politik. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, makar mempunyai arti tipu muslihat, akal busuk, perbuatan (usaha) untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Atau dengan kata lain, makar juga bisa dikatakan sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah kepala negara.
Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Mengapa seseorang melakukan tindak pidana makar? Banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah atau kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Meskipun tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh satu atau dua orang saja.
Dapat disimpulkan makar adalah melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi memalingkan orang lain dari tujuannya dengan suatu bentuk tipu daya, menimpakan hal yang dibenci kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Rencana yang tersembunyi untuk menyampaikan orang yang ditipunya kepada sesuatu yang tidak disangka-sangka. Maraknya makar politik di Indonesia menjadi sebuah masalah besar dalam hal politik di negeri ini.
Baca Juga:Pengunjung Patimban Sepi, Akibat Cuaca Buruk dan Isu TsunamiPerayaan Tahun Baru di Pamanukan Dihiasi Perta Kembang Api
Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warganya merasa bahagia dan puas. Ini adalah ilmu poitik. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambilan kekuasaan, kebijakan publik, dan alokasi dan distribusi.
Tujuan politik di Indonesia yaitu untuk melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan mejaga pelaksaan pemerintahan untuk mengatur keamanaan, mensejahterakan kehidupan seluruh masyakarakat Indonesia, memastikan terlaksananya system Pendidikan demi memajukan bangsa dan negara, mejaga keamanan dan perdamaian serta kehidupan sosial yang seimbang.