Penyelenggaraan Pemerintahan Dinilai Kondusif
PURWAKARTA-Situasi memanas di masyarakat Desa Sukatani mulai terlihat riak-riaknya. Hal ini dipicu oleh munculnya isu Kades Sukatani yang lama, akan menggeser posisi kades yang saat ini tengah menjabat.
Beberapa tokoh masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Sukatani bereaksi keras bila hal itu terjadi, karena bagaimanapun juga hampir seluruh masyarakat dari 10 RW yang ada di Desa Sukatani tidak ingin ada pergantian kepala desa.
Masyarakat dan para tokoh di Desa Sukatani Kecamatan Sukatani, masih tetap ingin kepala desa yang menjabat saat ini, meneruskan hingga akhir jabatannya tahun 2021 sesuai sk bupati.
Baca Juga:Maulidan Diisi Sosialisasi NarkobaPilih Ketua RW, Panitia Gelar Uji Kelayakan
Memanasnya situasi di Desa Sukatani, di picu oleh adanya putusan dari PTUN yang mengabulkan permohonan dari kades terdahulu, untuk menjabat kembali sebagai kepala desa.
Sehingga membuat kontroversi di masyarakat, namun sebagian besar dari masyarakat baik tomas, toga dan tokoh pemuda tidak ingin ada pergantian kades, mereka menginginkan pemimpin desa sukatani di pimpin oleh kades yang saat ini menjabat.
“Masyarakat sudah merasakan mudahnya pelayanan secara langsung atas kinerja kepala desa yang sekarang, sehingga sudah merasa nyaman dengan akses mudah saat ada keperluan apapun yang bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Ade Beni Ketua Forum Peduli Masyarakat Sukatani.
Yang kami takutkan, lanjutnya, kemudahan-kemudahan pelayanan yang sudah diberikan oleh Kades yang sekarang, kemudian bila dipaksakan di ganti akan berganti kebijakan yang bisa menghambat kemajuan Desa Sukatani.
“Sudah menjadi contoh dan pengalaman oleh seluruh masyarakat Sukatani, saat dahulu di jabat oleh kepala desa yang terdahulu bagaimana rasanya. Saat kini muncul isu tersebut (putusan PTUN) sebagian besar masyarakat mulai resah, mereka tidak ingin pemimpin Desa Sukatani kembali ke pemimpin sebelumnya,” tambah Ade Beni, berkeluh kesah atas adanya isu panas tersebut.
Hal senada juga disampaikan Suharto, tokoh masyarakat dari Wilayah Bendul Sukatani, jangan sampai kepala desa yang sudah resmi memiliki SK Bupati dan saat ini menjabat terusik oleh persoalan-persoalan yang sudah berlalu.
“Sebagai warga masyarakat kami lebih memilih kepala desa yang sekarang, karena secara kekuatan hukum mengantongi sk bupati. Kemudian juga dekat dengan masyarakat, kinerjanya sudah teruji dan mampu mengayomi seluruh masyarakat sukatani,” ujar Suharto.