SUBANG-Pemda Subang diminta untuk bertanggungjawab atas dihapusnya bantuan Bosda ke guru honorer Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2019 ini. Hilangnya bantuan tersebut membuat mereka geram, bahkan berencana untuk menggelar aksi demo.

“Kami minta kejelasan ke Pemda Subang mengapa Bosda untuk guru honorer di 2019 ditiadakan. Kami heran bisa seperti ini, kalau tidak ada kejelasan kami akan aksi demo di Pemda,” ungkap Kepala RA Ridwanul Khoir, Zia Ulhaq kepada Pasundan Ekspres, Senin (7/1).

Dia mengaku heran tidaknya adanya bantuan ke guru honorer Kemenag. Padahal, kata dia, kata Wabup Subang anggaran untuk guru honorer Kemenag sudah ada dititipkan di dinas pendidikan dan kebudayaan. Anggaran Bosda sebesar Rp4 miliar.
“Saya sudah tanya langsung ke Wabup katanya anggarannya ada di disdik,” ujarnya.

Dia pun meminta Forum Tenaga Honorer Madrasah Indonesia (FTHMI) untuk bergerak cepat agar mendorong Pemda supaya berpihak pada guru honorer Kemenag.

“Kami menuntut supaya forum bergerak cepat dengan dicoretnya anggaran untuk guru honorer Kemenag,” katanya.

Dia meminta keadilan agar guru honorer diberikan bantuan Bosda. “Kita di bawah Kemenag sama-sama ikut mencerdaskan warga Subang, jangan di anak tirikan,” ujarnya.

Ketua FTHMI Kabupaten Subang, Saepul Hakim menganggap Pemda tidak adil kepada guru honorer Kemenag. Sebab, guru honorer yang di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih mendapatkan bantuan Bosda tersebut.

“Iya benar. Kalau Bosda untuk guru Honorer Kemenag tahun ini tidak ada. Tahun kemarin juga kalau tidak terus kita dorong sulit untuk dapat,” ungkap.

Dia mengatakan, pada tahun 2018 besaran anggaran Bosda untuk guru honorer Kemenag sebesar Rp 1,2 miliar. Pencairan anggaran tersebut melalui Disdikbud Subang. Besarannya Rp100 ribu per bulan pada tahun 2018.

“Besarannya Rp100 ribu per bulan untuk guru honorer Kemenag, itu sangat bermanfaat sekali,” katanya.

Sementara itu, Disdikbud Subang belum memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya anggaran Bosda untuk guru honorer Kemenag.(ysp/ded)