Berbagai persoalan tersebut hendaknya benar – benar menjadi perhatian pengambil kebijakan di berbagai level. Memberikan edukasi ataupun pendampingan bagi para nelayan seyogyanya menjadi salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di samping itu memberikan dukungan berupa infrastruktur penunjang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil tangkapan ikan dan memperbaiki taraf hidup para nelayan. Adapun kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan usaha para nelayan.
Selain hal – hal di atas, KKP secara kelembagaan dituntut untuk terus berbenah. Di Indonesia, seorang menteri KKP harus mengelola perikanan tangkap seluruh perairan Indonesia yang luasnya mencapai 5.8 juta km2 dan terbagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Beberapa bidang garapannya antara lain menghitung stok ikan, mengurus perizinan tangkap, serta hal – hal lainnya. Padahal setiap WPP memiliki karakteristik yang tidak sama sehingga perlu diberlakukan kebijakan khusus. Oleh karenanya, ada baiknya apabila wewenang Menteri KKP didelegasikan kepada badan-badan otoritas perikanan untuk setiap WPP sehingga kinerja KKP lebih maksimal. (*)