SUBANG-Sebagian besar BUMD di Subang menunjukan kinerja yang buruk. Dari lima BUMD, hanya PT BPR dan PDAM yang memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah berupa Pendapat Asli Daerah (PAD).
Sementara seperti PT Subang Sejahtera (SS), PT Subang Energi Abadi (SEA), PT BPR Syariah Gotong Royong tidak jelas kontribusi kepada pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPRD Subang menyebut, Dadan Yudaswara, BUMD tersebut layak disebut ‘mati suri’.
Bahkan politisi Demokrat tersebut memberikan nilai angka 2 menggunakan skala penilaian 1 – 10 kepada PT Subang Sejahtera (SS), PT Subang Energi Abadi (SEA), PT BPR Syariah Gotong Royong.
Baca Juga:Hanya 18 Anggota DPRD Subang yang Laporkan KekayaanSalurkan CSR, As-Syifa Cor Jalan Sepanjang 300 Meter
Dadan mengatakan, penyertaan modal pertama dari Pemda ke PT Subang Sejahtera dilakukan sebesar Rp1,8 miliar. Namun tidak ada kontribusi kepada pemerintah daerah.
“Subang Energi Abadi (SEA) selama ini proses-proses negosiasi dengan Pertamina, SKK Migas tetap aja tidak berjalan,” ujarnya kepada Pasundan Ekspres, Selasa (22/1).
Sementara itu, PT BPR Syariah Gotong Royong, kata dia, sama saja tidak jelas kontribusinya ke daerah. Bahkan diundang rapat untuk pembahasan anggaran pun tidak hadir.
“BPR Syariah Gotong Royong juga selama ini kita undang tidak hadir dalam pembahasan anggaran, nanti kita akan pertanyakan,” jelasnya.
Dadan tidak menampik ada dua BUMD yang memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah. Seperti PT BPR dengan memberikan PAD sebesar 9,8 miliar dan PDAM sebesar Rp700 juta di tahun 2018.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Subang, Dadan memberikan nilai 9 kepada PT BPR dan nilai 7 kepada PDAM.
Tahun 2019, PT BPR ditargetkan memberikan PAD sebesar Rp10,5 miliar sedangkan PDAM sebesar Rp800 juta. Khusus PDAM, kata Dadan, PAD-nya masih terbilang sedikit.
“PDAM itu PAD-nya baru Rp700 juta, tahun 2019 ditargetkan naik Rp100 juta menjadi Rp800 juta,” ujarnya.
Dia meminta Bupati Subang, Ruhimat untuk mengevealuasi kinerja BUMD tersebut. Dengan begitu, pendirian BUMD tersebut tidak sia-siakan. Sebab pendirian BUMD melalui penyertaan modal dari kas daerah.
“Bupati Subang agar segera mengevaluasi kinerja BUMD di Subang, saya lihat BUMD ini tidak jelas,” ujarnya.
Baca Juga:Operator Emis Diusulkan Terima GajiKepala Desa Ciruluk Upayakan Revitalisasi Situ Kaliwaras dan Benahi BUMDes
Dadan meminta agar pengawasan oleh Pemda terhadap BUMD dimaksimalkan. Memang tidak ada dinas khusus yang mengawasi BUMD. Ia meminta Asisten Daerah (Asda) aktif untuk mengawasi BUMD.