Beranda Headline Kinerja Buruk, Tiga BUMD di Subang Mati Suri

Kinerja Buruk, Tiga BUMD di Subang Mati Suri

191
0

SUBANG-Sebagian besar BUMD di Subang menunjukan kinerja yang buruk. Dari lima BUMD, hanya PT BPR dan PDAM yang memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah berupa Pendapat Asli Daerah (PAD).

Sementara seperti PT Subang Sejahtera (SS), PT Subang Energi Abadi (SEA), PT BPR Syariah Gotong Royong tidak jelas kontribusi kepada pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPRD Subang menyebut, Dadan Yudaswara, BUMD tersebut layak disebut ‘mati suri’.

Bahkan politisi Demokrat tersebut memberikan nilai angka 2 menggunakan skala penilaian 1 – 10 kepada PT Subang Sejahtera (SS), PT Subang Energi Abadi (SEA), PT BPR Syariah Gotong Royong.

Dadan mengatakan, penyertaan modal pertama dari Pemda ke PT Subang Sejahtera dilakukan sebesar Rp1,8 miliar. Namun tidak ada kontribusi kepada pemerintah daerah.

“Subang Energi Abadi (SEA) selama ini proses-proses negosiasi dengan Pertamina, SKK Migas tetap aja tidak berjalan,” ujarnya kepada Pasundan Ekspres, Selasa (22/1).

Sementara itu, PT BPR Syariah Gotong Royong, kata dia, sama saja tidak jelas kontribusinya ke daerah. Bahkan diundang rapat untuk pembahasan anggaran pun tidak hadir.
“BPR Syariah Gotong Royong juga selama ini kita undang tidak hadir dalam pembahasan anggaran, nanti kita akan pertanyakan,” jelasnya.

Dadan tidak menampik ada dua BUMD yang memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah. Seperti PT BPR dengan memberikan PAD sebesar 9,8 miliar dan PDAM sebesar Rp700 juta di tahun 2018.

Sebagai Ketua Komisi II DPRD Subang, Dadan memberikan nilai 9 kepada PT BPR dan nilai 7 kepada PDAM.
Tahun 2019, PT BPR ditargetkan memberikan PAD sebesar Rp10,5 miliar sedangkan PDAM sebesar Rp800 juta. Khusus PDAM, kata Dadan, PAD-nya masih terbilang sedikit.
“PDAM itu PAD-nya baru Rp700 juta, tahun 2019 ditargetkan naik Rp100 juta menjadi Rp800 juta,” ujarnya.

BACA JUGA:  Hari Amal Bhakti Kemenag Ke-73, Dapat Penghargaan

Dia meminta Bupati Subang, Ruhimat untuk mengevealuasi kinerja BUMD tersebut. Dengan begitu, pendirian BUMD tersebut tidak sia-siakan. Sebab pendirian BUMD melalui penyertaan modal dari kas daerah.

“Bupati Subang agar segera mengevaluasi kinerja BUMD di Subang, saya lihat BUMD ini tidak jelas,” ujarnya.

Dadan meminta agar pengawasan oleh Pemda terhadap BUMD dimaksimalkan. Memang tidak ada dinas khusus yang mengawasi BUMD. Ia meminta Asisten Daerah (Asda) aktif untuk mengawasi BUMD.

Anggota DPRD Subang, Lutfi Isror turut berkomentar mengenai BUMD di Subang. Dia meminta kepada Pemda untuk mengawasi maksimal kinerja BUMD.

Lutfi menyoroti BUMD yang disebutnya jalan di tempat, salah satunya Subang Sejahtera. BUMD tersebut, kata dia, dalam menjalankan usahanya banyak temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Politisi PAN ini juga mempertanyakan kinerja PT Subang Energi Abadi.

Plt Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang, Dadang Kurnianudin mengatakan, salah satu pendapatan daerah dihasilkan dari BUMD. Sehingga fungsinya jelas keberadaan BUMD memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah. “Memang BUMD itu kan kewajibannya memberikan keuntungan (ke Pemda),” ujarnya.

Dia mengaku belum mengetahui secara rinci hasil kerja BUMD tahun 2018. Dengan adanya Bapenda ini diharapkan bisa memaksimalkan pendapatan daerah, salah satunya dari BUMD.(ysp/man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here