SUBANG-Belum Sempat hadir di Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Institut pertanian bogor (IPB) mengharapkan ada pertemuan jadwal ulang.
Ketua PSP3 IPB Dr Sofyan menuturkan, pada undangan RDP sebelumnya PSP3 IPB tidak bisa hadir dikarenakan dirinya sedang melaksanakan penelitian di luar Pulau Jawa.
“Saya tidak bisa hadir untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait hasil penelitian Pola nafkah warga pemilik lahan terdampak Pelabuhan patimban,” kata Dr Sofyan.
Ia berharap jika ada RDP kembali undangan tidak terkesan mendadak. Ia sendiri nantinya akan menjelaskan terkait harga tanah yang layak untuk kehidupan warga pasca digusur berdasarkan hasil penelitian PSP3 IPB. “Tanahnya kan notabene satu-satunyanya sumber kehidupan mereka,” ucapnya.
Baca Juga:Dandim: Personel Kodim 0619 Siap Amankan PemiluOptimis Jokowi-Ma’ruf Amin Raih 65% Suara
Dr Sofyan juga menyarakan Dirjen Perhubungan Laut agar mau mengundang kembali PSP3 IPB, warga pemilik lahan, DPR RI, BPN, Bupati subang dan Gubernur Jawa Barat. Mengundang untuk RDP kembali, jika benar-benar ingin mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan pembangunan yang memberikan manfaat.
“Jadi aspek keadilan sosial untuk masyarakat terdampak khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa dicapai,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PTBJ Arim Suhaerim menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai pengumuman harga tanah. “Kemarin baru verifikasi berkas saja, kami masih menunggu soal harga itu,” ungkap Arim.
Arim juga menyampaikan, keberadaan PSP3 saat ikut melakukan studi terkait pola nafkah petani terdampak pelabuhan patimban, merupakan wujud tridarma perguruan tinggi. “Penelitian itu dilakukan demi kemajuan masyarakat pertanian dan Pedesaan di Indonesia, apalagi terkait dampak dari Pembangunan Patimban,” jelasnya.(ygi/vry)