Camat Dawuan Moch Solih menuturkan, pentingnya menjaga masalah pemberdayaan perempuan, karena menurutnya pemerintahan tidak akan berjalan tanpa ada bantuan dari TP PKK.
“Diharapkan nanti di masing-masing desa ditindak lanjuti oleh Kepala Desa, agar melantik pengurus PKK desa.” Ujarnya.
Dia menambahkan jika saat ini pengurus TP PKK menerima honor, dengan dasar hukum SK yabg diberikan. Dia berharap agar memperhatikan hal-hal kecil seperti administrasi.
Baca Juga:Adi Priatna Siap Rampungkan Infrastruktur, Segera Bentuk BUMDesSukses Gelar Apresiasi Seni Budaya, SMK Kesenian Kolaborasi dengan Sanggar Sadewa
“Jangan sampai ada masalah nanti soal-soal administrasi ini, diberitahukan juga TP PKK Tingkat Kecamatan tidak ada masa bakti, bergantung pada tugas camat itu sendiri. Dan tolong anggota TP PKK yang ada ditingkat Kecamatan yang juga berprofesi sebagai PNS, harus lebih giat, memberikan contoh tauladan yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” tuturnyanya.
Menurutnya keanggotaan TP PKK anggotanya bebas tidak ada aturan harus bukan PNS, jadi PNS juga bisa jadi anggota TP PKK. (idr/dan)