Beranda Headline Bukan Tidak Setuju, Ini Dampaknya jika Kawasan Prostitusi Janem Dibubarkan

Bukan Tidak Setuju, Ini Dampaknya jika Kawasan Prostitusi Janem Dibubarkan

317
0
Aktivitas pemeriksaan kesehatan di kawasan prostitusi oleh Yayasan Resik kerjasama dengan Dinas Kesehatan

SUBANG-Sejumlah kepala daerah berhasil membubarkan tempat prostitusi di daerahnya. Di Kabupaten Purwakarta misalnya, kawasan prostitusi Cilodong berhasil dibongkar di era Bupati Dedi Mulyadi. Kini di tempat tersebut berdiri masjid besar Cilodong yang megah.

Desakan pembongkaran kawasan prostitusi di Subang digaungkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPD PKS T Munandar Hilmi Januari lalu mendesak Bupati Subang agar menutup kawasan prostitusi Janem di Patokbeusi, Pantura.

Kawasan hot spot itu berupa deretan warung yang menjajakan pelayanan plus-plus. Di sana terdapat sekitar 70 warung yang menyediakan sekitar 110 pekerja seks komersial (PSK). Mereka datang dari berbagai daerah di Jabar, termasuk PSK eks Cilodong, Purwakarta.

Munandar Hilmi menyebut, kawasan prostitusi merupakan salahsatu PR Pemkab Subang yang harus diatasi. Ia mendesak bupati agar segera menutup kawasan prostitusi Janem.

“Tempat prostitusi tersebut bisa membuat kerusakan moral. Ini merupakan ‘PR’ serius bagi Pemkab Subang apalagi keberadaan tempat prostitusi janem sudah lama,” ujar Munandar, Januari lalu.

Tapi ia pun mengakui, tidak mudah menutup Janem. Terdapat permasalahan kompleks dan harus dilakukan pendekatan. Sebab kata dia, keberadaan prostitusi berkontribusi terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Munandar menekankan perlunya edukasi.

Kawasan Janem merupakan wilayah “binaan” Yayasan Resik. Yayasan tersebut fokus dalam melakukan edukasi dan penyuluhan tentang penanggulangan HIV/AIDS kepada PSK.

Relawan Yayasan Reskik Dini Damayanti mengungkapkan, Resik bergerak dalam bidang pencegahan, pendampingan dan penjangkauan penanggulangan HIV/AIDS.

Selama menjalani kegiatan aktivitas pencegahan HIV/AIDS Dini mengakui bahwa PSK di Janem terbilang kooperatif dalam hal pencegahan, pemeriksaan terait dengan penyakit mematikan tersebut.

“Memang terbilang kooperatif. Di sini juga ada posko, kalau ada bantuan seperti kondom disimpannya di sini. Yang dari Pamanukan atau manapun ambilnya di sini,” jelasnya.

Mengenai isu pembongkaran, ia mendorong agar kebijakan pembongkaran tersebut bisa dikaji dan dipertimbangkan dengan baik dan benar. Sebab, jika pembongkaran dilakukan dalam waktu dekat tanpa ada pembinaan, hal itu bisa semakin mengkhawatirkan.

“Nantinya banyak yang beralih ke kos-kosan, ke perumahan. Ini yang bahaya, kita sulit mendeteksi. Banyak kok yang ngakunya cuma main ke kos aja, itu susah baik untuk pencegahan maupun pemeriksaan,” jelas Dini.

Dini menegaskan, pihaknya bukan berarti menolak, hanya saja saat ini ada proyek besar Pelabuhan Patimban. Jika Janem ditutup dikhawatirkan akan pindah ke area proyek Pelabuhan Patimban.

“Sekarang ini ada proyek besar di Patimban. Kalau ini dibongkar, bisa saja (PSK) langsung berpindah ke sana. Tempatnya di mana? Ya bisa di kos-kosan, di hotel, di rumah-rumah penduduk, karena enggak terdeteksi. Apalagi proyek itu kan tidak setahun dua tahun,” bebernya.

Ia juga menjelaskan, saat ini praktik prostitusi juga mengalami perkembangan. Sebab handphone yang dimiliki para PSK sudah canggih. Bahkan beberapa di antaranya telah memiliki facebook.

“Jadi kalau dibongkar tanpa pembinaan lebih dulu nasibnya setelah dibongkar bahaya. Kalau ke kos-kosan lewat booking order, kita gak tahu, gak bisa mendeteksi,” jelas Dini.

Sebab selama ini kata Dini, para PSK di Janem juga sering melapor bila ada keluhan terkait kesehatanya yang difasilitasi oleh seorang tokoh di Janem dan keluhan tersebut direspons cepat.

Dini juga menambahkan bahwa karakter PSK juga terkadang seperti musiman. Atinya jika di suatu tempat sepi lalu di ada tempat ramai biasanya langsung berpindah.(ygi/man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here