Dia menyebut, tidak semua KPU daerah berbuat baik memberikan makan kepada petugas sortir dan lipat kertas suara. “Coba cek KPU daerah lain dikasih makan tidak?” katanya.
Soal anggaran untuk kegiatan sortir dan lipat mulai dari biaya petugas, keamanan, konsumsi dan lain sebagainya dia enggan menjelaskan. Menurut Suryaman, soal anggaran ada di Sekjen KPU, Furwani. “Soal anggaran itu sekjen yang tahu, tanyakan saja,” ujarnya.
Anggaran untuk KPU Subang untuk kegiatan pemilu sebesar Rp60 miliar. Soal rincian anggaran peruntukannya untuk apa, komisioner tidak mengetahui persis. Suryaman, wewenangnya ada di Sekjen untuk menjelaskan soal anggaran. “Untuk KPU Subang sekitar Rp60 miliar, itu kegiatan pemilu dan gaji pegawai,” ujarnya.
Mengenai anggaran tersebut, ia mengeluh. Soalnya anggaran sangat minim. “Meskipun itu dari pusat ya anggarannya terbatas,” ujarnya.
Baca Juga:Kenaikan Gaji Aparatur Desa Berlaku 2020BNNK Bekuk Bandar Sabu Tempuran
Terpisah, Ketua Bawaslu Subang, Parrahutan Harahap enggan mengomentari soal upah pertugas sortir dan lipat yang sebesar Rp75. Ia menyebut, bukan wewenang Bawaslu masuk ke dalam ‘dapur’ KPU mengenai anggaran. “Untuk sorlip (sortir dan lipat) khususnya di dalam pengupahan, Bawaslu tidak memiliki kewenangan apa-apa untuk berkomentar,” ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris KPUD Subang Purwani pernah mengatakan untuk anggaran yang terbatas. KPUD hanya bisa memberikan honor untuk per lembar surat suara yang dilipat sebanyak Rp75. Itu pun pihaknya masih was-was karena dikhawatirkan anggaran belum cair. “Ini bisa menghambat pembayaran honor tenaga pelipat surat suara,” katanya.(ysp/ygo/vry)