Adapun rincian belanja pemerintah bidang pendidikan non infrastruktur beserta targetnya masing-masing dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 20,1 juta siswa, Program Bidikmisi sebanyak 471.800 mahasiswa, Program Bantuan Operasional Sekolah 57 juta siswa, Program Tunjangan Profesi Guru PNS sebanyak 1.464.670 guru, Program Tunjangan Profesi Guru non PNS 485.010 guru, dan Program Pembangunan/Rehab Ruang Kelas sebanyak 93.200 unit.
Pemerintah sebenarnya sudah banyak berbuat untuk kemajuan pendidikan seperti dipaparkan di atas. Namun kedepannya alangkah baiknya jika lebih ditekankan lagi jenis program dan kegiatan serta jumlah alokasi belanja yang memang khusus/spesifik dialokasikan untuk pendidikan vokasi, sehingga dampak perbaikan dari pendidikan ini akan lebih terasa.
Dalam hal ini ita bisa melihat keberhasilan Australia. Pertama, belanja untuk investor atau penyelenggara pendidikan vokasi (public spending on providers). Misalnya, untuk menyelenggarakan latihan kerja dan lainnya.
Baca Juga:New Scoopy 2019 Berikan Kesan Stylish dan SportyLima Ketua TP PKK Desa Dilantik
Kedua, pemberian pinjaman atau pembiayaan bagi pelajar yang masuk pendidikan vokasi (Vocational Education and Training Student Loan) dan program-program lainnya.
Adapun dari sisi penerimaan negara, dukungan pemerintah dapat berupa pemberian insentif perpajakan seperti di beberapa negara Uni Eropa berupa tax holiday, tax allowance, tax credit, tax deduction, dan bentuk insentif lainnya.
Pemerintah kabarnya telah menyetujui jenis insentif berupa super deductible tax untuk pendidikan vokasi. Melalui skema ini industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi akan diberikan pengurangan pajak 200%.
Dengan mencari solusi akar persoalan dan ragam dukungan pendanaan diharapkan pengembangan pendidikan vokasi di masa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik sesuai visinya, link and match.(*)