SUBANG-Komisi Pemilihan Umum dinilai minim sosialisasi. Pasalnya, penghuni kos-kosan tidak banyak mengetahui pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).
Warga Kelurahan Soklat Subang Erna (25) yang tinggal kost, tidak mengetahui pelaksanaan pencoblosan Pileg-Pilpres 2019. Erna mengaku belum ada petugas dari KPU Subang yang menyambangi kost-kostan di wilayahnya. Akibat ketidaktahuannya, bisa jadi dirinya tidak akan ikut serta dalam pencoblosan pemilu 2019. “Ga tau kapan. Tidak ada sosialisinya ke sini , jadi ga tau,” katanya.
Erna yang juga pekerja Pabrik di PT Taekwang, sehari-harinya disibukan dengan pekerjaannya, sehingga kurang mengetahui ada informasi di media massa. Erna berharap, penyelenggara pemilu agar memberikan informasi kepada media massa untuk sosialisasi, sehingga banyak yang mengetahui kapan adanya pemilu tersebut digelar. “Teman saya juga banyak yang ga tau. Minim sosialisinya, apalagi seperti kita yang sehari-hari berkerja di pabrik,” katanya.
Baca Juga:Tips Aman Gunakan LPG dari Pertamina MOR III700 Siswa Cendekia Gelar Aksi Simpatik, Peduli Korban Teroris New Zealand
Para manula juga mengeluhkan dengan kondisi mata yang tidak jelas (rabun). Mereka mempertanyakan apakah ada alat khusus untuk mencoblos.
Warga Sukamelang Suheman (71) menduga pastinya akan kesulitan saat pencoblosan, karena surat suara yang berukuran besar dan dipenuhi dengan daftar nama-nama caleg. Pastinya akan menyulitkan untuk memilih caleg yang akan dipilihnya, dengan usia yang lanjuut dan pandangan yang sudah mulai lamur (berbayang). “Surat suaranya katanya besar dan nama-namanya banyak. Kalau bagi saya itu menyulitkan, apalagi belum ada dari pihak penyelenggara yang mensosialisikan hal tersebut,” ujarnya.
Tokoh Masyarakat Subang Lutfi (50) mengatakan, sejauh ini KPUD Subang belum maksimal dengan melakukan sosialisasi mengenai pemilu kepada masyarakat. Terbukti banyak yang belum mengetahui tentang kapan pelaksanaan pencoblosan dan tata cara pencoblosannya. Padahal tinggal beberapa bulan lagi pelaksanaan. Dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partispasi pemilih menjadi rendah. “Ini harus dipahami bisa menjadi tingkat partispasi pemilih menjadi rendah,” katanya.
Sementara itu, mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada sekitar 8.000 warga belum memiliki KTP-El. Kepala Disdukcapil Kabupaten Subang, H. Dadang Kurnianudin mengatakan, hingga Februari 2019 tercatat ada sekitar 8.000 belum terekam KTP-El. Disdukcapil menargetkan H-3 sebelum pemilihan sudah terekam semua. “Deadline kita untuk kepentingan pemilu, H-3 harus sudah terekam semua,” ungkap Dadang kepada Pasundan Ekspres.