PADALARANG-Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan Hengki Kurniawan (AKUR) minta Kepala Desa agar tidak percaya terhadap pihak-pihak tertentu yang meminta proyek yang mengatasnamakan sebagai tim sukses Akur. Hal itu mengingat pasangan Akur tidak pernah mengintruksikan siapapun termasuk tim suksesnya untuk meminta proyek baik dari desa maupun dari lembaga dan instansi lainnya.
“Tidak ada, saya dan Hengki tidak pernah mengintruksikan siapa pun orangnya untuk meminta proyek. Apalagi dengan cara-cara intimidasi. Dan sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya tim sukses,” kata Aa Umbara didampingi Hengki saat ditemui Pasundan Ekspres di Padalarang, Kamis (28/3).
Dia pun meminta agar Kepala Desa untuk melaporkan ke aparat penegak hukum jika ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan tim sukses Akur yang dengan sengaja meminta proyek. “Silahkan, laporkan saja ke Polisi. Jangan takut jika itu sudah seusai prosedur. Karena banyak oknum juga yang mencemari nama AKUR oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan atas nama bupati dan wakil bupati,” tegasnya.
Baca Juga:Sekda Ingatkan Pejabat Tidak Tunda Lelang ProyekPamanukan Medical Center Resmikan Masjid At Taqwa dan Khitanan Massal
Umbara juga mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk tetap tenang dan tetap fokus dalam menggunakan anggaran untuk menyukseskan pembangunan di daerah. Pasalnya, setiap proyek yang ada di desa tidak boleh dimainkan karena akan mengganggu kualitas pembangunan. “Kalau sudah cair anggarannya silahkan pakai untuk pembangunan dengan kualitas baik. Di era saya dan Hengki, kualitas (pembangunan proyek) hal utama. Jadi saya tidak pernah menginstruksikan untuk meminta proyek ke desa.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah kepala desa di KBB dikabarkan mendapat intimidasi dari pihak yang mengaku timses Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Bentuk intimidasi tersebut berupa ancaman agar segala pekerjaan proyek harus dilakukan oleh kelompok yang mengklaim timses bupati tersebut. Bila tidak, maka dana desa tidak akan cair. Ancaman tersebut diterima sejumlah kepala desa melalui pesan WA.
Sejumlah kepala desa pun saat ini dikabarkan kebingungan lantaran khawatir bila proyek dikerjakan oleh pihak yang tidak profesional serta bertanggung jawab, bisa berujung pada kasus hukum. Beberapa kepala desa pun memilih tidak mengurus dokumen pencairan dana desa bila pada akhirnya akan menimbulkan masalah hukum. (sep)