Beranda Bandung AKUR Targetkan PAD KBB Capai 1 Triliun, Teken MoU Kejaksaan Negeri Bandung

AKUR Targetkan PAD KBB Capai 1 Triliun, Teken MoU Kejaksaan Negeri Bandung

13
0
Bupati BAndung Barat Aa Umbara Sutisna dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Toto Sucasto menyepakati kerjasama yang tertuang dalam MoU, untuk menindak para pengusaha yang membandel terhadap kepatuhan pajak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat manergetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai Rp 1 Triliun di masa kepemimpinan Bupati Aa Umbara dan Wakil Bupati Henky Kurniawan (Akur). Target itu bisa tercapai, apabila semua potensi PAD dari berbagai sektor yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa dioptimalkan dengan baik.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menandatangani Mou dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk menindak para pengusaha yang membandel terhadap kepatuhan pajak.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan target PAD Rp 1 triliun itu bisa tercapai apabila semua potensi pendapatan dari berbagai sektor bisa dioptimalkan dengan baik. Sehingga setiap potensi itu bisa menghasilkan pendapatan yang masuk ke kas daerah. “Jika semua sektor yang berpotensi menyumbang pendapatan itu bisa optimalkan, saya yakin PAD bisa bertambah dan target PAD satu triliun itu bisa dicapai,” kata Aa Umbara kepada Pasundan Ekspres, beberapa waktu lalu.

Selain sektor pertanian, perdagangan, industri dan sumberdaya alam, sejumlah sektor yang bisa dioptimalkan menjadi PAD diantaranya dari sektor wisata, jasa dan pelayanan. Bahkan, jika ketiga potensi ini dikelola dengan baik akan sangat berdampak positif terhadap perekonomian di KBB. “Potensi pendapatan di Bandung Barat ini cukup tinggi, dari sektor pariwisata saja itu masih banyak yang belum dioptimalkan. Seperti sejumlah destinasi wisata yang hingga saat ini belum dioptimalkan secara baik, padahal itu bisa berdampsk terhadap perekonomian diwilayah sekitarnya dan secara otomatis berkontribusi pada pendapat daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin mengatakan PAD untuk tahun 2019 ditargetkan bisa mencapai angka Rp 450 miliar. Hal itu sesuai arahan dan target Bupati ditahun 2019 PAD harus lebih meningkat dan mampu menggali potensi baru. “Kami optimis target bisa tercapai karena potensinya ada. Pesan pak bupati setiap yang berinvestasi di Bandung Barat harus menghasilkan PAD bagi pemerintah daerah,” kata Asep.

Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2018 surplus hingga Rp 25 miliar. Dari target PAD sebesar Rp 375 miliar, pencapaian hingga akhir tahun ini terealisasi diangka Rp 400 miliar. “Untuk PAD tahun 2018 mencapai target bahkan surplus Rp 25 miliar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Asep menjelaskan pendapatan terbesar pendapatan dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk tahun ini, pendapatan dari BPHTB ditargetkan 102 miliar bisa tercapai. “PAD itu bersumber dari dua sektor mulai dari pajak dan retribusi. Khusus yang Rp 400 miliar itu hanya bersumber dari pajaknya saja. Karena pajak ini banyak jenisnya seperti pajak parkir, hiburan, PBB, BPHTB dan lainnya,” jelasnya.

Adapun, beberapa faktor mempengaruhi tercapainya PAD. Sebut saja mulai dari bertambahnya potensi pendapatan hingga memaksimalkan penarikan piutang sejumlah pajak. “Tiap tahun ada tambahan potensi pendapatan. Termasuk untuk piutang pajak juga kita kejar terus, seperti beberapa waktu lalu ada sejumlah hotel dan restoran yang menunggak kita berikan peringatan dan bisa tertarik piutangnya, dampaknya target juga bisa tercapai,” terangnya.

Kejaksaan Dilibatkan untuk Menertibkan Tunggakan Pajak Hotel di KBB

Sementara itu, untuk memaksimalkan penarikan piutang Pemkab Bandung Barat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menggenjot PAD dalam rangka untuk menindak para pengusaha hotel yang membandel terhadap kepatuhan pajak.

MoU tersebut langsung ditandatangani oleh Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Toto Sucasto beberapa waktu lalu. Kerja sama ini dibangun bertujuan untuk menertibkan tunggakan pajak dari sektor perhotelan yang saat ini tak kunjung dilunasi. “Nanti dari kejaksaan itu akan memfasilitasi antara pemkab dengan pengusaha hotel agar tunggakan pajak ini bisa diselesaikan. Itu tujuan dari kerjasamanya,” kata Asep Sodikin.

Dia mengungkapkan, saat ini juga baik dari Kejaksaan maupun Pemkab mulai menggenjot penarikan tunggakan pajak agar bisa selesai di tahun ini. “Tim dari Kejaksaan akan mulai bekerja tahun ini. Bila tunggakan ini bisa terselesaikan tentu dampaknya akan menambah PAD,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB Hasanudin menambahkan, tunggakan pajak dari hotel tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun ke belakang. Puncaknya tahun ini Pemkab memberikan tindakan tegas dengan memasang spanduk peringatan di lokasi penunggak pajak. “Beberapa hotel penunggak pajak sudah kita pasang spanduk peringatan. Yang paling tinggi memang Grand Hotel Lembang yang tunggakannya mencapai Rp 1,9 miliar sejak 10 tahun terakhir. Sisanya beberapa hotel lainnya sehingga totalnya mencapai Rp 3 miliar lebih,” terangnya.

Diakuinya, selama ini Pemkab sudah melakukan pendekatan secara persuasif dengan memanggil pengusaha hotel serta memberikan teguran lisan dan surat. Namun paktanya mereka malah mangkir dan tidak juga membayar pajak. “Kalau manggil dan memberikan surat teguran sudah sering. Tapi tidak bayar-bayar juga sehingga tunggakan pajaknya sangat besar, padahal pembayaran pajak dilakukan setiap bulan,” sesalnya.

Dia menyebutkan, dengan melibatkan pihak Kejaksaan diharapkan bisa memberikan efek jera bagi penunggak pajak di Bandung Barat. “Kalau terus membandel dan tak kunjung bayar, nanti pihak Kejaksaan bisa mengajukan sita ke pengadilan. Selanjutnya pihak pengadilan memiliki kewenangan untuk menyita asetnya sebanding dengan tunggakan pajak yang belum dibayarkan,” ungkapnya seraya menyebut tunggakan pajak dari perhotelan saja mencapai angka Rp 3 miliar.

Daftar Tunggakan Pajak di KBB yang Membengkak hingga Rp 5,5 Miliar

Seperti diketahui, BPKD KBB merilis daftar tunggakan pajak di berbagai sektor di KBB hingga awal tahun 2019 yang mencapai angka Rp 5,5 miliar. Terdiri dari tunggakan Pajak Hotel sebesar Rp 3.049.811.201. Pajak Restoran Rp 750.540.546.
Pajak Air Tanah Rp 1.507.752.223. Pajak Reklame Rp 80.492.848. Pajak Parkir Rp 93.547.513. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp 84.181.305. Total tunggakan pajak tersebut mencapai Rp 5.566.325.636.

Daftar Jenis Tunggakan Pajak di Wilayah Kabupaten Bandung Barat
“Khusus yang menunggak ada 6 jenis pajak yang kami catat. Itu menjadi tugas kami untuk mengejar hingga tuntas di tahun ini. Total kurang lebih mencapai angka Rp 5,5 miliar. Tunggakan tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun ke belakang sampai sekarang,” kata Hasanudin.

Dia menyebutkan, karena Kabupaten Bandung Barat dikenal dengan sektor pariwisatanya. Maka, pihaknya secara intensif juga terus memantau dan berkoordinasi dengan setiap pemilik wisata maupun restoran untuk tertib dalam membayarkan pajak yang sudah dibayarkan dari setiap pengunjung yang datang. “Objek wisata dan restoran juga jadi fokus kami untuk menertibkan pembayaran pajaknya,” terangnya.

Tercatat, beberapa restoran yang masih memiliki tunggakan pajak mulai dari, Restoran Grand Hotel Lembang sebesar Rp 354.646.810. Restoran The Peak sebesar Rp 209.928.687. Restoran Lawangwangi sebesar Rp 116.101.314. Restoran Hoka-Hoka Bento sebesar Rp 24.252.333. Restoran Warung Salse sebesar Rp 9.024.492. Restoran V-1 sebesar Rp 8.805.600. Restoran Saung Alam sebesar Rp 8.550.000. Restoran Dapur Pasta sebesar Rp 7.950.000. Restoran Sida Mulya sebesar Rp 6.761.310. Restoran Katineung Rasa sebesar Rp 4.520.000. “Total tunggakan pajak restoran mencapai Rp 750.540.546,” ungnkapnya. (Sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here