Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui adanya sejumlah kasus kesalahan dalam rekapitulasi melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Namun Arief menyebut bukan kesengajaan melainkan faktor human eror. Apalagi, selama masa pemilu, penyelenggara bekerja secara maraton. “(Mereka bekerja sampe jam 12 malem. Paginya masih lanjut lagi, ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Oleh karenanya, Arief mengajak semua kalangan untuk sama-sama melakukan pengawasan. Sehingga jika terjadi kesalahan, bisa dilakukan koreksi. “Kalau ada kesalahan ya sama-sama kita berikan informasinya, nanti kita akan lakukan koreksi,” kata pria asal Surabaya tersebut.
Arief juga menjanjikan, jika diketahui ada jajarannya yang sengaja melakukan penyimpangan, pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk memproses.”Nanti saya serahkan pada DKPP kalau misalkan ada unsur yang memang dia sengaja berbuat salah,” terangnya.
Baca Juga:Usai Ambil Honor, Petugas TPS MeninggalPKS Klaim Amankan 6 Kursi, Hasil Real Count Internal
Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara mengimbau masyarakat terus mengawal rekapitulasi yang dilakukan KPU. Tentunya dengan cara yang positif. Salah satunya, adalah dengan membuat keadaan saat ini semakin kondusif. Caranya, adalah dengan tidak menyebarkan hoaks, dan ujaran kebencian. “Kota hormatilah teman-teman ini, sudah bekerja keras masih saja dilempari hoaks,” ucap Rudiantara.
Sebab, selama delapan bulan ini produksi hoaks di media sosial meningkat drastis. Hal tersebur dimonitor Rudiantara, dari pertama kali kampanye dilakukan. Bahkan, hingga di hari pemungutan suara tanggal 17 April lalu. Menurutnya, ini merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan. “Tanggal 17 kemarin yang soal pileg sudah reda hoaksnya, tapi kalau soal pilpres masih terus meningkat,” jelasnya.
Rudiantara juga meminta masyarakat untuk tidak terlalu tegang melihat perhitungan cepat. Dia mengimbau warga untuk menunggu hasil yang lebih kompeten. Yakni, rekapitulasi yang mulai dilakukan KPU dari kemarin. Karena semua dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan prosea yang cukup panjang.
Mereka harus mengunggah dokumen-dokumen tersebur, untuk kemudian dikirim ke server KPU. Data tersebut nantinya akan ditabulasi menjadi rekapitulasi nasional. “KPU ini kan memang lembaga yang independen untuk menyelenggarakan pemilu, makanya harus kita hormati,” imbuh Rudiantara. (far/khf/ful/fin)