Hal lain yang membuat prihatin adalah angka meninggalnya petugas KPPS maupun kepolisian yang mencapai ratusan. “Demokrasi adalah pesta dan pesta itu seharusnya tidak menghadirkan korban. Ini korbannya sudah sangat banyak. Jadi, sekali lagi, kita sangat berduka,” tutur wakil ketua MPR tersebut.
Hidayat juga setuju apabila pemerintah segera memberikan santunan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Tak lupa, harus dibuat sebuah mekanisme baru agar ke depan kejadian semacam itu tidak terulang.
Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mengungkapkan kesetujuannya. Namun lebih pada pemisahan pileg dan pilpres seperti sebelumnya. “Apa itu (pemilu serentak, Red) mau diteruskan lagi supaya lima tahun lagi ada yang meninggal ratusan orang karena lelah dan capek?” cetus dia. Seharusnya pemilu disesuaikan dengan kemampuan sehingga bisa dilaksanakan secara profesional.
JK yakin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatukan pileg dan pilpres masih bisa diubah. Sebab, MK juga pasti akan melihat kenyataan yang ada pada saat ini. “Ya (Kuncinya, red) di DPR. Harus memutuskan,” lanjutnya. Apalagi, sejak awal sudah diprediksi, penghitungan suara akan melebihi pukul 00.00. JK juga menyampaikan ucapan dukacita kepada para petugas pemilu yang gugur itu.
Baca Juga:Mantan Kades Ciasem Tengah Divonis Tiga Tahun PenjaraCikao Park Hadirkan Area Baru Rumah Ilusi
Di tempat lain, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyuarakan hal senada dengan KPU. Menurut dia, memisahkan kembali pileg dan pilpres bukanlah solusi yang paling tepat. Yang paling tepat ialah memisahkan levelnya, yakni nasional dan lokal. Karena itulah, sejak 2012 pihaknya beserta koalisi masyarakat sipil dan sejumlah lembaga telah menyuarakan dua jenis pemilu tersebut.
Titi menjelaskan, pemisahan pemilu nasional dengan lokal tidak hanya efektif untuk mengurangi beban kerja penyelenggara. “Pemilu nasional dan lokal adalah cara memperbaiki sistem pemerintahan presidensial Indonesia,” tegasnya. Khususnya terkait dengan banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.
Sementara itu. hingga awal pekan ini, peluang munculnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) masih terbuka. Bawaslu memastikan pengawasan terhadap rekapitulasi suara di level kecamatan terus berlangsung. Apabila ada sejumlah laporan ketidakwajaran yang bisa dibuktikan, pihaknya tidak ragu untuk merekomendasikan PSU.