NGAMPRAH-Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menerima kunjungan lima pejabat teras PT Indonesia Power (PT IP) di ruang kerjanya, Gedung Utama lantai 3 Komplek Pemkab Bandung Barat, Selasa (7/5/2019).
Dalam pertemuan tersebut Bupati didampingi Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka KBB Aseng Djunaedi, beserta sejumlah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) setempat untuk membahas peluang kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengelolaan Bumi Perkemahan (Buper) Indonesia Power Saguling (IPS) di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor antara PT IP dengan Pemkab Bandung Barat.
Sebelumnya, PT IP memiliki aset Buper IPS di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor, yang sekian lama tidak terpelihara. Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengajak kerjasama pada PT IP, untuk pengelolaan aset tersebut. Bahkan bupati merencanakan buper itu menjadi buper terlengkap di Indonesia, mengingat potensinya yang luar biasa hingga dikembangkan menjadi tempat wisata.
Baca Juga:PDIP Dipastikan Kehilangan Tiga KursiDisdukcapil Cetak 204.040 KTP el
Terkait bentuk kerjasama tersebut, General Manager PT IP Unit Pembangkit Saguling Rudiansyah menambahkan kerjasam pengelolaan Buper IPS bisa dikatakan sebagai kerjasama jangka panjang. Pihaknya belum bisa memutuskan karena terbatas dengan kewenangan. “Tapi bagus juga supaya tidak ada bangunan liar. Apalagi Pemda KBB berniat mau mengembangkan potensi wisatan wilayah selatan, kami akan bawa permohonan pengelolaan buper ini ke direksi,” terangnya.
Sambil menunggu pembahasan lebih lanjut tentang pengelolaan buper tersebut, pihaknya siap bekerjasama dalam bidang lainnya. Salah satunya, PT IP berkomitmen siap membantu penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Jadi KBB ke-12.”Alhamdulillah, kita bisa bekerjasama dengan Pemda KBB. Harapan kami kerjasamanya tidak sebatas seremonial saja,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan salah seorang supervisor PT IP Teguh R, pada wartawan mengatakan jika pihaknya menyambut baik permohonam kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengelolaan Buper IPS. Namun pihaknya belum bisa memberikan keputusan, mengingat persoalan tersebut pembahasannya harus dibawa ke tingkat pusat. “Kami baru pertama kali bertemu dengan Pak Bupati, jadi belum bisa memutuskannya. Namun akan kami laporkan ke direksi. Dan tentunya akan kami bahas bagaimana mekanismenya dan bagaimana upayanya,” jelasnya.