Rakyat berhak meminta kembali kekuasaannya ketika rakyat tidak mempercayai pemimpinnya. Elit Politik tanpa disadari sudah terlibat dalam narasi islamphobia. Islamphobia telah gagal di negara eropa, tetapi oleh sebagian elit politik diimpor ke indonesia.
Post truth dalam dunia politik sudah pasti tidak bisa dihindarkan. Kelompok intelektual harus menjadi antitesa dari post truth, bukan justru ikut terjebak dan menciptakan post truth yang membahayakan masa depan bangsa. Problem kebangsaan perlu disikapi secara serius seperti terjadi ketimpangan sosial, kedzhaliman yang terjadi diruang publik, kemiskinan, kemungkaran politik.
Sistem Pemilu perlu evaluasi total. Siapa pun kelak yang akan menjalankan kekuasaan lima tahun kedepan maka saat itulah sistem pemilu harus mulai dirombak total supaya tidak terjadi seperti pemilu sekarang.
Belum lagi beban penyelenggara pemilu berat dan melelahkan, termasuk yang meninggal dunia hampir mencapai 540 lebih yang perlu diusut tuntas faktor yang menyebabkan para kpps meninggal dunia. Logistik yang tidak terdistribusi dengan baik serta petugas kpps yang tidak netral, termasuk surat suara yang telah tercoblos untuk memenangkan pihak tertentu.
Baca Juga:Ayo Mudik Sareng DAHANAPanen Raya Segera Tuntas, Produksi Capai 7 Ton
Demokrasi memerlukan kegaduhan, tetapi kegaduhan yang berkualitas dengan membangun narasi-narasi yang positif untuk perbaikan bangsa ke depan. Tidak seperti sekarang masyarakat semuanya menjadi juru bicara untuk menyikapi pesta demokrasi karena sistemnya tidak baik. KPU dan Bawaslu semuanya menjadi juru bicara sehingga pelaksanan pemilu menjadi tidak maksimal.
Kualitas pemimpin akan ditentukkan oleh kualitas demokrasi. Semakin baik kualitas demokrasi maka akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Semakin tidak baik kualitas demokrasi maka akan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas.
Kekuasaan harus dikendalikan oleh pemimpin yang memiliki integritas, kredibilitas dan kapasitas yang mumpuni. Negara Indonesia harus dikendalikan oleh pemimpin yang kuat. Kemakmuran rakyat harus menjadi prioritas pemimpin terpilih. Kesejahteraan rakyat harus diperhatikan dan diberdayakan. Ekonomi bangsa yang dalam keadaan kurang sehat harus segera diperbaiki.
Mentalitas birokrasi yang tidak kredibel dan tidak memiliki integritas tidak sepantasnya menduduki jabatan dalam pemerintahan yang akan datang siapapun pemimpin yang akan terpilih. Kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan. Ruang gerak kelompok intelektual harus diberikan kebebasan akademik dalam mencerdaskan bangsa dan negara. Ketahanan pangan perlu diperkuat karena itu merupakan andalan bangsa indonesia.