Beranda Bandung Tim Gabungan Akur Tangapi Isu Jual Beli Jabatan

Tim Gabungan Akur Tangapi Isu Jual Beli Jabatan

17
0
Bagja Setiawan, Bendahara Timgab AKUR,

PADALARANG-Tim gabungan (Timgab)pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan Hengky Kurniawan (AKUR) angkat bicara terkait memanasnya issu jual beli jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam melakukan rotasi mutasi dan promosi jabatan.

Bendahara Timgab AKUR, Bagja Setiawan mengatakan partai-partai koalisi pengusung AKUR beserta seluruh komponen yang ada, termasuk para korcam-korcam yang terdiri dari banyak unsur relawan non partisan berkomitmen penuh akan mengawal proses rotasi mutasi jabatan tersebut. Agar objektifitas kepemimpinan AKUR berjalan mulus kedepan dalam mewujudkan masyarakat KBB lebih sejahtera.

“Sejak awal ketika menyusun visi-misi AKUR, program prioritas sampai diformulasikan menjadi RPJMD KBB 2018-2023, peningkatan sumberdaya aparatur menjadi prioritas utama. Karena sebagus apapun program kepala daerah apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang qualified, hanyalah akan jadi mimpi dan angan-angan belaka” kata Bagja, kemarin.

Dia menyebut momentum rotasi mutasi pejabat daerah haruslah dilakukan secara objektif, terbuka dan profesional. “Dan saya sudah melihat bupati dan jajarannya sudah berupaya ke arah itu dengan dilakukannya mapping berdasarkan DUK kepegawaian dengan diselenggarakannya assesment bagi para kandidat yang akan mengisi kekosongan jabatan di pemda bandung barat,” ungkapnya.

Bagja menjelaskan regulasi telah mengatur secara detail proses tersebut, sehingga bisa meminimalisasi sekecil mungkin adanya peluang penyelewengan. Meski demikian, masih ada oknum politisi dan birokrat yang merusak sistem yang ada, sehingga merendahkan kualitas birokrasi. “Kepentingan politik praktis yang menghantui dunia birokrasi menjadi preseden buruk dalam menciptakan aparatur yang bersih, berintegritas, dan profesional, mudah mudahan hal ini tidak terjadi di kbb,” jelasnya.

Lebih lanjut Bagja mengungkapkan kepentingan politik sejatinya berhenti pada tataran regulasi pembuatan kebijakan-kebijakan di ranah legislatif dan birokrasi. Adapun Pemerintahan bekerja pada tataran pelaksana kebijakan di ranah eksekutif. “Sehingga tidak lagi terjadi bias kewenangan dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang ada secara brutal, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota yang lain yang kepala daerahnya terkena OTT (Operasi tangkap tangan) karena jual-beli jabatan, dan kami rasa ini akan menjadi warning dan pelajaran bagi bupati dan wakil bupati kami,’ ungkapnya.

BACA JUGA:  Polemik Jabatan Kades Sukatani, Kadis DPMD Tunggu Instruksi Bupati

Menanggapi adanya isu praktik jual beli jabatan di birokrasi, Bagja mengaku sudah mengantisipasi melalui UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Aturan-aturan tersebut telah mengamanatkan bahwa manajemen PNS harus berdasarkan sistem merit yang profesional, terbuka, dan kompetitif, sehingga diharapkan akan didapatkan aparatur yang berintegritas, profesional, dan melayani masyarakat. “Pelaksanaan manajemen PNS melalui sistem merit pun telah diawali melalui seleksi terbuka pada pengisian jabatan pimpinan tinggi (Eselon I dan II) yang selalu diawasi oleh Komisi ASN dalam setiap rangkaian prosesnya,” paparnya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Barat, Aa Umbara Sutisna mengingatkan jangan sampai ada transaksional atau jual beli jabatan dalam rotasi mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Pasalnya, rotasi mutasi dan promosi jabatan merupakan hal biasa yang terjadi di setiap penyelenggaraan Pemerintahan. “Rotasi mutasi itu bukan hal yang luar biasa. Biasa saja, jangan ada main jangan ada transaksi jual beli jabatan, harus clear dan dipastikan jangan ada jual beli jabatan, karena saya tidak menugaskan siapa pun,” kata Aa Umbara.

Untuk mengantisipasinya, dirinya selalu menanyakan langsung kepada para pejabat. Hal ini untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Pasalnya, jika dibiarkan isu itu beredar, namanya sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. “Kalau saya tidak terus ngomong, biasanya nama bupati selalu dijual, katanya ini untuk bupati itu untuk bupati. Ini antisipasi saja, mending kalau saya yang menanyakan nya langsung, saya jadi tahu, dan jika benar bisa langsung ngasih ke saya, tapi itu tidak akan saya terima dan tidak mau menerima. Jadi kalau saya ngomong langsung, gak usah dan memang saya tidak mau nerima,” ungkpanya.

BACA JUGA:  Cellica Minta Pejabat Menahan Diri

Seperti diketahui, pasangan AKUR memenangkan Pilkada KBB 2018 atas dukungan Partai Koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, PAN, PKS dan Demokrat. (sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here