KARAWANG-DPRD Karawang bakal berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang terkait gagalnya penyerapan anggaran pembangunan trotoar di Terminal Tanjungpura Karawang.
Pembangunan trotoar gagal dilaksanakan lantaran mendapat penolakan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di atas trotoar tersebut.
“Kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PRKP terkait permasalahan ini. Hari ini, kita akan melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD Karawang dengan Dinas PRKP Karawang. Rapat ini digelar di Gedung DPRD Karawang, nanti saya tanyakan hal ini kepada pihak Dinas PRKP Karawang,” ujar Ketua Komisi III DPRD Karawang, Elivia Khrissiana, Senin (17/6).
Baca Juga:Warga Gotong Royong Bersihkan Saluran AirKejaksaan Tangani Kasus Limbah B3
Hingga Senin sore hari, sekitar pukul 15.00 WIB, rapat antara Komisi 3 DPRD Karawang dengan Dinas PRKP Karawang masih berlangsung.
Gagalnya pembangunan trotoar itu menjadi viral di media sosial. Pasalnya warganet di salah satu grup di Facebook, Senin (17/6), ramai membahas berita terkait penolakan pembangunan taman di trotoar Terminal Tanjungpura oleh para PKL. Walaupun dua kali diangarkan dan telah telah diterbitkan surat perintah kerja terhadap pihak rekanan, namun PKL menolak rencana tersebut. PKL menolah berpindah jdari trotoar yang dijadikan tempat berusaha.
Warganet umumnya berkomentar tentang tidak adanya ketegasan dan wibawa pemerintah dalam merealisaikan Karawang sebagai kota yang cantik. Postingan tersebut mendapat 400 like dan 160 komentar, dalam kurun waktu lima jam. Warganet di antaranya berkomentar, Karawang amburadul, semerawut dan tidak jelas penataannya. Ada juga yang berkomentar hak pejalan kaki di Karawang banyak yang dirampas dagangan kaki lima, mohon untuk pemerintah menertibkannya.
Beberapa netizen bahkan membandingkan upaya penataan kota antara Karawang dengan Purwakarta. Disebutkan dalam salah satu komentar, Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang sebesar Rp 4 miliar, belum mampu mempkercantik Karawang. Lain halnya dengan Pemkab Purwakarta yang memiliki APBD dibawah Rp 1 triliun, namun sukses membuat cantik daerahnya, dengan banyak pembangunan taman dan trotoar yang bersih dari PKL.
Netizen juga menyoroti kinerja Satpol PP dalam penegakkan peraturan daerah. Satpol PP dianggap tidak mampu menjaga wibawa pemerintah dalam menegakkan aturan. (use/ded)