SUBANG-Beberapa waktu lalu, masyarakat Subang sempat geger dengan pernyataan Bupati Subang yang berniat akan memindahkan pusat Pemerintahan Daerah ke sekitar Kecamatan Purwadadi Subang.
Kabar tersebut banyak menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Dari mulai yang menganggap Bupati Subang sedang tidur di siang bolong, hingga anggapan hanya pengalihan isu semata.
Riki Aditya warga Purwadadi, yang menganggap pernyataan H.Ruhimat merupakan angan-angan semata. Menurutnya, memindahkan pusat pemerintahan bukanlah hal yang mudah.
“Ah saya anggap itu cuma pengalihan isu saja, di saat Pemda Subang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tiba-tiba lempar isu tersebut. Lagipula tidak mungkin mendekatkan kawasan industri dengan pusat pemerintahan, buruh pabrik dan PNS rebutan kantin nanti,” ujarnya.
Baca Juga:Polwan Cantik Bripka Herlina Swandy, Sempat Hiasi Layar Kaca TV NasionalBalita Diduga Tenggelam di Danau Jatiluhur
Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPD PAN Subang Asep Rochman Dimyati. Menurutnya, mengenai hal tersebut Bupati jangan membuat polemik dalam masyarakat. Jika wacana tersebut betul-betul serius, maka harus dilakukan, namun jika tidak jangan di wacanakan dikarenakan nantinya reaksi dari masyarakat akan menggeliat. “Ya jangan juga membingungkan masyarakat dengan wacana yang ada, karena bisa jadi polemik hal yang seperti ini,” kata Asep.
Jika pusat pemerintahan dipindah, menurut Asep, pastinya seorang Bupati yang mewacanakan keinginan seperti itu sudah ada kajian ilmiahnya. Bahkan, mengetahui lokasi yang tepat untuk pemindahan tersebut dengan tim kajian tersebut, baik dari Subang atau tim dari luar daerah. “Bupati Subang pastinya sudah melalui kajian ilmiahnya, karena tidak mungkin juga ada keinginan seperti itu dari seorang Bupati,” ujarnya.
Asep berpendapat, sebeanrnya sah-sah saja pemindahan tersebut, namun harus ditunjang dengan anggaran. Apakah anggaran untuk pemindahan tersebut ada atau tidak? Jika tidak ada untuk apa dipaksakan. Jika pemindahan tersebut dilakukan pastinya dalam rangka pembangunan nasional juga. “Sah-sah saja sih jika ada anggarannya, namun juga harus dibuka ke masyarakat kajian ilmiahnya, agar masyarakat Subang mengetahuinya,” katanya.
Warga Kecamatan Dawuan Iwan (41) mengatakan, dirinya tidak setuju dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah barat. Pusat pemerintahan sudah cukup di Subang Kota saja, terlebih kantor-kantor SKPD juga masih berdekatan dengan adanya pusat pemerintahan tersebut. “Pertanyaannya apakah menguntungkan tidak dengan yang sudah ada sekarang?” tanya Iwan.