Penulis:
Roni Susman
Urang Subang tinggal di Republik Federal Jerman
Lahirnya Kabupaten Subang tidak terlepas dari perjuangan gerilya militer yang berpusat di Subang. Proses perjuangan mengantarkan terbentuknya Kabupaten Karawang Timur yang terdiri dari wilayah Subang dan Purwakarta pada tanggal 5 April 1948 dijadikan momentum lahirnya Kabupaten Subang. Konsekuensi dari terbitnya ketetapan ini mengharuskan dibangunnya sebuah pusat pemerintahan dari titik nol mengingat tidak ada sarana pemerintahan yang pernah digunakan sebelumnya. Tidak ditemukan catatan sejarah yang menyebutkan tahapan yang dilakukan Bupati pertama R.H Atju Syamsudin dalam menetapkan lokasi kantor pusat pemerintahan saat itu.
Penulis berasumsi pemilihan pusat pemerintahan Kabupaten Subang yang ada saat ini tidak didasari kajian multiaspek yang komprehensif. Desain awal lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang saat itu lebih berkembang di bagian Tengah dengan memanfaatkan dukungan keberadaan gedung-gedung P&T Land serta fasilitas militer. Artinya pemilihan komplek perkantoran saat ini adalah buah dari proses alamiah dimana simbiosis antara keberadaan perkebunan dan permukiman dianggap menguntungkan untuk dibuat sebuah sisipan fungsi baru yaitu komplek pemerintahan.
Sebagai sebuah wilayah baru dan mandiri, Subang saat itu diuntungkan dengan telah dimilikinya infrastruktur dan fasilitas sosial dan fasilitas umum penunjang sebuah kawasan diantaranya sekolah SD hingga SMA dan SMK, rumah sakit, perbankan, terminal antar kota bahkan sarana perniagaan yang terbilang modern pada masanya. Keberadaan infrastruktur, gedung-gedung perkantoran dan fasilitas umum saat awal terbentuknya Kabupaten Subang tidak lepas dari keberadaan aktivitas perkebunan yang dibangun Inggris dan Belanda.
Baca Juga:1.883 Hektare Sawah Terancam KekeringanTerjun ke Desa, Mahasiswa Unsika Jabarkan “Citarum Harum”
Dukungan sarana transportasi yang dibangun Belanda untuk kepentingan distribusi perkebunan secara tidak langsung membentuk morfologi pusat pemerintahan Kabupaten Subang saat itu hingga kini. Batas Utara-Selatan-Timur dan Barat komplek perkantoran adalah aset-aset P&T Land yang belakangan diprivatisasi. Fakta lain adalah akses menuju komplek perkantoran Pemda yang saat ini digunakan pun tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut dimana jalan utama menuju pusat pemerintahan merupakan akses eksisting menuju pusat perbengkelan dan pergudangan P&T Land saat itu.