KOTA BANDUNG – Penyelesaian sengketa aset negara acap mengalami kebuntuan. Pasalnya, pihak penggugat maupun tergugat sama-sama mengantungi dokumen berkekuatan hukum.
Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan A. Joni Minulyo, kebuntuan dalam penyelesaian sengketa aset negara terjadi karena pemahaman awal terkait koridor hukum yang ditempuh tidak tepat.
Joni menjelaskan bahwa ada dua koridor hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa soal aset negara, khususnya sengketa tanah. Jika sengketa soal penguasaan tanah, kata dia, penyelesaian ada di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum.
Baca Juga:Perubahan Hak atas Tanah Harus Melewati Penghapusan AsetStrategi Mengamankan Aset Negara: Fisik, Yuridis, dan Administrasi
“Buktinya berkaitan dengan penguasaan tanah. Tanah itu, misalnya, punya siapa, luasnya berapa, ada di mana, batas-batasnya apa, yang berkaitan dengan fisik,” ucapnya dalam acara Forum Discussion Group dengan topik Strategi Pengamanan Aset Negara Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Administrasi Negara di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Selasa (16/7/2019).
Jika sengketa berkaitan dengan surat tanda bukti hak atau keabsahan sertifikat, penyelesaian harus ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Joni menyatakan bahwa setiap koridor hukum mempunyai hukum acara yang berbeda. Hal itulah yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa.
“Kalau jalur PTUN, pihak penggugat tentu ada yang namanya pemeriksaan. Setelah itu, ada pemeriksaan persiapan, baru dipertemukan dengan pihak tergugat. Setelah ketemu, ada proses pengadilan dengan jawaban, replik, duplik, pembuktian, baru simpulan,” katanya.
Lalu bagaimana jika putusan PN memenangkan penggugat, tetapi tergugat memiliki sertifikat? Dalam kasus tersebut, Joni mengatakan bahwa penggugat harus melayangkan gugatan terkait sertifikat. Sebab, PTUN tidak bisa tiba-tiba membatalkan keabsahan sertifikat.
Apabila penggugat tidak melakukan langkah tersebut, kata Joni, maka penyelesaian sengketa sulit mencapai titik finis. “Cuma sekarang masalahnya, ada putusan di PN sudah inkrah, tetapi sertifikatnya belum ada persoalan, jadi kan buntu di situ,” katanya.
“Orang akan melihat tanah itu punya siapa bukan berdasarkan putusan, tetapi atas dasar surat tanda bukti hak (sertifikat). Putusan itu dikeluarkan karena ada sengketa. Sengketa itu kemudian harus didorong langkah lain atau harus ditindaklanjuti ke PTUN. Kalau enggak, ya, stuck,” tutupnya.