KARAWANG-Adanya keprihatinan pada kondisi pembangunan di Karawang, sejumlah mantan kepala desa dan kepala desa aktif ingin mengambil bagian untuk melakukan kontrol sosial dengan membentuk lembaga kajian Gerakan Rakyat Peduli Karawang (Grapik).
Ketua Grapik, Yusuf Nurwenda mengatakan, banyaknya peraturan daerah (Perda) yang tidak terlaksana dan kebijakan Pemkab Karawang yang menyentuh rakyat di pedesaan membuat sejumlah mantan kepala desa dan kepala desa aktif merasa prihatin.
“Atas dasar itu, kami membentuk lembaga kajian Perda dan kebijakan pemerintah dengan nama gerakan rakyat peduli Karawang (Grapik),” ujar Yusuf, Senin (22/7).
Baca Juga:Perbanyak Fasiltas Publik di Komplek PemkabBPJS Ketenagakerjaan Bersihkan Masjid, Bentuk Kepedulian terhadap Masyarakat
Dikatakan, nantinya Grapik ini bakal mengkaji setiap kebijakan dari pemerintah daerah, khususnya kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan inftastruktur. “Saat ini pembangunan infrastruktur kurang menyentuh ke daerah, dan masih berpusat di wilayah perkotaan,” katanya.
Kendati, lanjut pria yang akrab disapa Uus itu menyebut saat ini anggaran di pemerintah desa sudah cukup besar tapi belum terkontrol oleh pemerintah daerah, sehingga adanya anggaran yang tumpang tindih dalam pembangunan infrastruktur. “Selain itu, program ekonomi kerakyatan juga belum menyentuh masyarakat di daerah, sehingga masih adanya ketimpangan,” jelasnya.
Senada, Wakil Ketua Grapik, Timan Sukirman menyatakan jika adanya Grapik ini diharapkan bisa menjadi lembaga kontrol sosial bagi pemerintah dengan memberikan saran yang konstruktif. “Kami berharap adanya Grapik ini bisa menjadi bagain dari masyarakat yang memberikan kritik konstruktif,” katanya. (use/ded)