KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat menggelar pertemuan dengan organisasi buruh PBB yaitu International Labour Organization (ILO) untuk membahas sistem pengupahan di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin langsung pertemuan yang dihadiri oleh kepala daerah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dari 27 kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/7/2019).
Dalam pertemuan tersebut, ILO mengusulkan agar sistem pengupahan buruh di Jawa Barat menggunakan standar internasional. Hal ini untuk meminimalisir perbedaan nilai upah di tiap daerah, berkeadilan, dan membuat buruh lebih sejahtera, termasuk juga menjaga para investor agar tidak pindah ke luar Jawa Barat.
Baca Juga:Mojang Jajaka, Agen Penggerak Ekonomi Kreatif JabarPocari Sweat Run Bandung West Java Marathon: Ridwan Kamil Ikut Lari 5K
“Hasil dari pertemuan ini kami akan buat sistem pengupahan yang lebih baik dan berkeadilan sesuai standar internasional sehingga bisa menjaga kualitas ekonomi Jabar, buruhnya sejahtera, investor juga tidak ada yang pergi keluar Jabar,” kata Ridwan Kamil.
Emil –begitu Ridwan Kamil akrab disapa– mengatakan saat ini ada 140 investor yang tutup dan pindah ke luar Jabar. “Hampir semua alasannya itu karena upah yang tinggi,” imbuhnya.
Menurut Emil, sistem pengupahan yang bersifat desentralisasi (kebijakan diserahkan kepada masing-masing kepala daerah kabupaten/kota) turut memengaruhi perbedaan nilai upah. Contoh perbedaan yang signifikan yaitu UMK Pangandaran (Rp 1,6 juta) dan Karawang (Rp 4,2 juta).
“Sistem pengupahan kita ‘kan desentralisasi, diserahkan kepada kepala daerah tingkat dua, ini juga disoroti ILO karena membuat subjektifitas perbedaan pengupahan nilainya terlalu jauh,” ucap Emil.
Berikutnya, teknis sistem pengupahan berstandar internasional bakal dibahas ILO bersama para Kepala Dinas Tenaga Kerja se-Jabar. Dalam pertemuan ini, Emil pun berharap jenis industri setiap daerah di Jabar akan diseragamkan menjadi satu jenis usaha.
“Misalkan di Jabar khusus industri manufaktur, di Jateng (Jawa Tengah) tekstil, sehingga jelas tiap daerah jenis industrinya apa, karena keberagaman industri dalam satu daerah juga menjadi penyebab keberagaman upah,” ujar Emil mengakhiri. (HUMAS JABAR)