Beranda Opini Antara Mutasi, Rotasi dan Prestasi

Antara Mutasi, Rotasi dan Prestasi

56
0

Oleh : M. Epih Sumaryadi, S.Pd.,M.Pd.
KSPF SMPN di Kab. Subang

Setiap kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung sejatinya memiliki tanggungjawab moral untuk menunaikan amanah yang diembankan ke pundaknya dengan sebaik – baiknya. Melayani kepentingan masyarakat yang berada di wilayah kerjanya hendaknya menjadi tujuan utama dari keputusan politik yang telah diambilnya. Tanpa itikad baik dari kepala daerah terpilih, pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali dan menelan biaya cukup besar itu pun hanya akan menjadi ajang adu kuat antar golongan yang ada sebagaimana pertarungan di atas ring. Adapun masyarakat yang bertindak sebagai penonton akan kembali pulang dengan tangan kosong saat pertandingan usai sekalipun jagoan mereka memenangkan pertarungan.

Adapun kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta jajaran yang berada di bawahnya menjadi tumpuan kepala daerah dalam menyukseskan program – programnya. Kebijakan mutasi serta rotasi pejabat beserta jajaran di bawahnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja SKPD oleh kepala daerah yang baru maupun lama nampaknya menjadi sebuah keniscayaan. Rotasi serta mutasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi stagnasi kinerja di lapangan sehingga iklim kerja menjadi lebih dinamis dan bermuara pada peningkatan kinerja. Untuk itu kesiapan dan keikhlasan dari para pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal yang tidak bisa ditawar – tawar lagi.

Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu Bupati Subang melakukan rotasi dan mutasi terhadap 880 ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Keputusan Bupati Subang yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KP.11. K/Kep.414-BKPSDM / 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Formal dan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal di Lingkungan Perintah Daerah Kabupaten Subang itu diharapkan mampu mendongkrak mutu pendidikan di kabupaten Subang secara signifikan. Respon beragam pun ditunjukkan oleh mereka yang terkena dampak kebijakan tersebut. Banyak yang merasa senang dengan posisi barunya itu, namun tidak sedikit pula yang kecewa lantaran kebijakan yang dikeluarkan belum mencerminkan kebutuhan di lapangan.

Terlepas dari pro dan kontra terkait hak prerogratif sang kepala daerah tersebut, satu hal yang mesti dijadikan landasan dalam penentuan kebijakan tersebut adalah aspek kebutuhan. Dalam konteks ini, seorang kepala daerah seyogyanya mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan yang dikeluarkannya benar – benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan kondisi saat itu. Adapun transparansi kebijakan menjadi modal dasar bagi siapa pun yang hendak mengeluarkan kebijakan terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itu indikator maupun parameter terkait urgensi rotasi dan mutasi pejabat sebaiknya dipublikasikan guna menghindari berbagai prasangka kurang baik. Seorang kepala daerah hendaknya mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan yang dikeluarkannya benar – benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, bukan didasarkan atas kedekatan personal.

Adapun kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah diterapkan beberapa tahun lalu hendaknya dijadikan contoh oleh kepala daerah dalam menempatkan orang – orang terbaiknya. Sistem zonasi tidak mustahil diterapkan dalam kebijakan rotasi dan mutasi guru serta kepala sekolah dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi. Artinya, guru serta kepala sekolah yang ditempatkan tak jauh dari tempat tinggalnya akan mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat.

Sayangnya, dalam proses rotasi dan mutasi pejabat strukturan serta kepala sekolah yang dilakukan beberapa waktu lalu, penulis belum melihat kesungguhan Bupati Subang dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari ketidakjelasan terkait kriteria yang ditetapkan oleh Bupati hingga seseorang pantas mendapatkan posisi barunya serta tempat kerja yang berbeda dari sebelumnya. Penulis belum melihat dengan jelas urgensi dari mutasi yang dilakukan. Apakah hal tersebut benar – benar ditujukan untuk pemerataan mutu pendidikan ataukah hanya sebatas kegiatan seremonial semata. Adapun rotasi jabatan struktural yang juga dilakukan juga terkesan tidak memiliki pijakan yang jelas, apakah seseorang dinaikkan jabatannya karena prestasinya pada posisi sebelumnya ataukah hanya didasarkan pada kedekatan personal semata. Hal – hal semacam ini tentunya perlu dijelaskan kepada publik agar tidak muncul prasangka kurang baik.

Untuk mewujudkan wajah birokrasi yang bersih dan berintegritas, sudah saatnya setiap kepala daerah memiliki pijakan yang jelas terkait kebijakan rotasi dan mutasi di lingkungan kerjanya. Prestasi setiap individu yang akan dirotasi serta dimutasi pada posisi sebelumnya hendaknya menjadi bahan pertimbangan utama untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Faktor integritas serta kapabilitas personal hendaknya benar – benar dikedepankan daripada sekedar mengandalkan kedekatan personal. Untuk itu transparansi kebijakan menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jika diperlukan, lelang jabatan yang disertai dengan pemberian masukan dari masyarakat terkait latar belakang para calon pejabat perlu dilakukan. Dengan demikian, kebijakan mutasi serta rotasi pun dapat benar – benar berbuah prestasi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here