Beranda Opini Farmasi Dilema: Obat Keras Dijual Secara Bebas

Farmasi Dilema: Obat Keras Dijual Secara Bebas

32
0

Oleh Sari Damayanti, A.Md. Farm.

Pegawai Negeri Sipil di RSUD Bari Palembang, Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), dan Alumnus Program Studi Farmasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang

Dengan kecanggihan di zaman ini, siapapun bisa melakukan transaksi ekonomi secara bebas. Hal ini tentu saja menjadi suatu kemudahan yang menguntungkan. Namun, faktanya ini tidak berlaku sama untuk perdagangan obat.

Beberapa jejaring di situs online nampak memukau saya manakala dengan mudahnya saya menemukan situs-situs yang menjual obat keras secara bebas tanpa resep dokter. Lebih parahnya lagi, ketika saya bermain media sosial, dapat dijumpai tagar-tagar nakal mulai dari antibiotik, obat kuat, hingga obat penggugur kandungan. Padahal, berdasarkan St. No. 419 tanggal 22 Desember 1949 pasal 3 ayat 1 terdapat larangan penyerahan obat keras diperuntukkan pemakaian pribadi atau tanpa resep.

Juga sudah menjadi rahasia masyarakat umum, secara langsung di lapangan pun obat-obat keras dapat dibeli bebas tanpa resep dokter baik di apotek maupun toko obat. Dampaknya, semakin kuat perkembangan budaya swamedikasi yang salah dimana obat keras dibeli bebas tanpa resep di tengah masyarakat. Ambil saja contoh antibiotik Amoxixilin. Obat satu ini paling laris terjual secara bebas di apotek, toko obat bahkan warung-warung kecil. Penggunaannya pun tidak tepat yakni untuk flu, batuk, demam, padahal antibiotik bukanlah untuk virus.

Lebih canggih lagi, terselenggaranya program jaminan kesehatan oleh pemerintah di fasilitas kesehatan yang memungkinkan pelayanan pengobatan gratis sebenarnya telah meningkatkan kemauan masyarakat untuk berobat ke dokter. Namun yang terjadi, pasien-pasien yang memiliki riwayat pengobatan menggunakan terapi obat-obat kronis, ternyata obat yang mereka dapat dengan asuransi kesehatan pemerintah malah dijual ke apotek dengan harga murah. Sungguh miris, ketika pemerintah mengoarkan visi meningkatkan kesehatan rakyat, ternyata yang terjadi obat-obat itu malah diperjualbelikan kembali.

Sejalan dengan itu, obat-obat yang didapat tanpa resep dokter sering digunakan secara sembarangan. Karena kenyataannya masyarakat tidak tahu apabila antibiotik misalnya jika digunakan secara tidak tepat dapat menimbulkan resistensi atau kekebalan bakteri terhadap antibiotik. Mengingat betapa krusialnya masalah resistensi, para ahli kesehatan termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setuju bahwa jika tidak ada pencegahan yang tepat, maka resistensi antibiotik akan mengakibatkan sekitar sejuta kematian secara global setiap tahun pada tahun 2050.

Masyarakat awam kebanyakan tidak mengerti khasiat obat yang mereka konsumsi, apalagi memahami dampak berbahaya dari penyalahgunaan obat. Seperti kasus yang pernah menggemparkan di Kendari tahun 2017, Pil Paracetamol, Caffeine, dan Carisoprodol (PCC) ternyata beredar bebas bahkan dijual ke anak sekolah dengan harga Rp 25 ribu per 20 butir. Akibatnya, puluhan orang mengalami kejang-kejang dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Generasi muda pun yang akrab kesehariannya dengan instagram dapat menjumpai Cytotec atau misoprostol dengan tagar #obatantihamil, dsj. Padahal, penggunaan obat keras ini sesungguhnya bukanlah untuk menggugurkan kandungan, melainkan obat tukak lambung. Akibatnya pun sangat fatal yakni menimbulkan perdarahan hingga berujung kematian akibat penggunaan yang tak semestinya.

Oleh karena itu, perlu ditekankan kembali melalui kegiatan edukasi tentang ada beberapa tanda golongan obat yang perlu dikenal oleh masyarakat. Pertama, Obat bebas (Obat Over The Counter /OTC). Golongan ini bisa dibeli tanpa resep dokter dan bisa dijual di apotek maupun toko obat, contohnya parasetamol. Kedua, Obat bebas terbatas. Golongan ini sebenarnya termasuk obat keras, namun hingga batas tertentu bisa diperoleh di apotek tanpa resep dokter.

Ketiga, Obat keras yang disebut juga obat golongan G (gevaarlijk: berbahaya) atau Ethical. Semua jenis psikotropika dan antibiotik termasuk dalam golongan ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Keempat, Narkotika. Distribusi obat dalam golongan ini diawasi secara ketat karena rawan penyalahgunaan sehingga hanya bisa dibeli dengan resep asli.

Bagaimana pun, penjualan obat keras secara bebas baik di online, apotek, toko obat maupun warung adalah tindak penjualanan obat ilegal. Sehingga, siapapun yang melakukannya harus ditindak tegas dan dijatuhi tindak pidana oleh undang-undang. Inti permasalahan penjualanan obat ilegal ini terletak pada sistem pendistribusian obat ke masyarakat. Menurut pandangan penulis, langkah yang dapat diambil oleh pemerintah yakni merevisi undang-undang terkait pendistribusian obat ke tangan konsumen mengingat urgensi yang terjadi saat ini. Pemerintah dapat menempuh langkah dengan memberlakukan mekanisme pendistribusian obat satu pintu dimana obat-obat keras ini hanya dapat diperoleh di puskesmas maupun rumah sakit. Sebab pengendalian obat di puskesmas dan rumah sakit lebih mudah tuk diawasi.

Untuk mensiasati produktivitas penjualanan di apotek yang kemungkinan mengalami penurunan omset akibat dari penerapan sistem satu pintu bisa dengan membebaskan pasien obat kronis yang telah diketahui pola pengobatannya untuk memperoleh obatnya di apotek resmi. Metode ini akan semakin mudah dilakukan bila dengan online. Pasien tidak perlu lagi datang ke apotek di pengobatan berikutnya, tetapi cukup menunggu obat dikirim ke rumah seakan keduanya telah mengatur janji sebelumnya. Tentu dalam pemberlakuan sistem ini perlu ada kerjasama yang harmonis antara apotek dan rumah sakit terkait.

Selain itu, pemerintah juga sebaiknya memberlakukan obat satu harga sehingga harga obat di tiap komunitas adalah sama. Penyeragaman harga obat membuat apotek mau tidak mau harus bersaing meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien. Sehingga orientasi pun berubah dari ekonomi (jual produk) menjadi kepuasan pasien. Dapat dibayangkan ke depan, profesionalitas para apoteker maupun Tenaga Tekni Kefarmasian (TTK) semakin terlihat sehingga masyarakat tidak sungkan mendatangi apotek untuk berkonsultasi. Dengan demikian, edukasi kefarmasianpun akan berjalan secara alami.

Terakhir, Indonesia perlu mengetatkan diri dengan berani menghentikan penjualanan obat di mall atau pun pusat perbelanjaan lainnya. Biarkanlah obat hanya dapat diperoleh di tiga tempat yakni (1) toko obat yang menjual obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep, (2) apotek yang selain menjual obat bebas juga menjual obat keras secara terbatas dan hanya dengan resep dokter, dan (3) puskesmas serta rumah sakit. Sebab obat bukanlah komoditi perdagangan semata. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here