Kebijakan tersebut antara lain difokuskan kepada:
1) Pemenuhan belanja pegawai tahun 2019;
2) Pemenuhan BLUD RSUD provinsi;
3) Penambahan BOS pusat;
4) Penambahan anggaran kegiatan DAK pendidikan dan kesehatan;
5) Pemberian SPP dan DSP siswa miskin;
6) Pembayaran pembangunan gedung perkantoran dan pembangunan Masjid Al Jabar;
7) Pemenuhan sarana kesehatan;
8) Penambahan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
9) Pemenuhan tunjangan Guru Daerah Terpencil (Gurdacil);
10) Pembebasan lahan BIJB;
11) Pembiayaan untuk sarana fasos dan fasum dampak pembangunan BIJB;
12) Bantuan hibah organisasi kemasyarakatan dan lembaga vertikal.
Sementara itu, saat ditemui usai rapat paripurna, Emil menyatakan, lonjakan penyerapan anggaran APBD TA 2019 akan terjadi mulai bulan ini sampai Desember. Apalagi, pihaknya sudah melaksanakan grounbreaking untuk berbagai proyek infrastruktur.
“Saya sudah mulai banyak groundbreaking, karena proses lelang baru beres. Jadi, biasanya lonjakan penyerapan terjadi di bulan-bulan ini sampai Desember,” ujar Emil.
Baca Juga:Gubernur Jabar Ingin Pasar Cisarua Jadi Primadona MasyarakatPembebasan Lahan Hambat Pembangunan UIII Depok, Pemdaprov Jabar Siapkan Langkah Penertiban
Kemudian terkait Silpa, Emil mengaku bahwa dirinya tidak ingin banyak sisa anggaran dalam setiap APBD. Karena menurutnya uang dari rakyat harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dalam konsep pembangunan ada yang namanya Silpa. Sisa lebih anggaran itu biasanya karena -misalkan– dikontrak 100, tapi ada yang nawar 80 berarti sisa 20,” ucapnya.
“Nah, itu yang akhirnya banyak sisa-sisa yang kita rumuskan di sini kita harus dibelanjakan maksimal. Karena saya sendiri tidak suka banyak sisa, uang rakyat harus dimaksimalkan,” tutupnya. (HUMAS JABAR)