Setelah Pemerintah Pusat berencana memindahkan Ibu Kota Negara, kini giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin memindahkan pusat pemerintahan Provinsi Jabar.
Emil mengatakan, sebetulnya rencana pemindahan pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah diwacanakan juga sejak dulu. Bahkan, rencana ini sudah masuk dalam kajian.
Dia mengakui, rencana tersebut sudah mendapakan lampu hijau dari anggota DPRD Jabar. Bahkan, sudah masuk ke dalam rencana peraturan daerah perubahan Tata Ruang (RT) Rencana Wilayah (RTRW) yang sedang dibahas.
“RT/RW Jabar yang nanti disahkan dewan itu, di dalamnya termasuk persetujuan pemindahan ibukota pemerintahan Jawa Barat,” kata dia.
Pria yang akrab disapa Emil ini menilai, alasan kuat pindahnya ibu kota provinsi agar pusat-pusat pelayanan pemerintah terpusat menjadi satu. Sehingga dalam memberikan pelayanan lebih efisien dan maksimal.
Baca Juga:Setujui Daerah Otonomi Baru Cikampek, Pemkab Karawang Diminta Danai KajianPemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Subang, Dianggarkan Rp290 Juta Sejak Bergulir 2018
Pria yang akrab disapa Emil ini menilai, alasan kuat pindahnya ibu kota provinsi agar pusat-pusat pelayanan pemerintah terpusat menjadi satu. Sehingga dalam memberikan pelayanan lebih efisien dan maksimal.
“Kalau sekarang kurang efektif. Kondisi tersebut persis seperti di Jakarta sehingga pelanyanan terhadap masyarakat tidak maksimal,” kata dia.
Emil berpendapat, kondisi fisik Kota Bandung sama seperti di Jakarta. Pelayanan untuk kantor-kantor pemerintahan terpisah dimana-mana.
Kendati begitu, rencana ini akan dilakukan kajian terlebih dahulu secara matang dalam jangka waktu enam bulan ke depan. Sebab ada beberapa aspek jadi pertimbangan. Seperti resiko bencana, aksesibilitas, tingkat ekonomi, hingga ketersediaan air.
”Nanti Kajian itu dilaksana 6 bulan ke depan, kan semua itu butuh kajian,” ucap Emil.
Disinggung mengenai rencana lokasi Ibu Kota provinsi dia menyebutkan ada tiga lokasi seperti Tegalluar, Walini dan Segitiha Rebana. “Ini masih jadi wanaca, tapi masih kita kaji lagi,” kata dia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Jabar Taufiq Budi Santoso menjelaskan, urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar OPD se-Jabar.
“Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat Lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu,” kata Taufiq.