SUBANG-Organisasi Masyarakat (Ormas) Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS), mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Subang untuk melakukan aksi unjuk rasa, Senin (23/9). GIBAS) menghadiahi Pemerintah Kabupaten Subang boneka teddy bear berwarna pink.
Ketua GIBAS Resort Subang Iwan Irawan Prayoga S.Sos mengatakan, pihaknya melakukan aksi demonstrasi ke Pemkab Subang. Sebelumya ke PT GDA Kalijati, Kejaksaan dan juga DPRD Subang. GIBAS kecewa karena tidak adanya Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada saat aksi demonstrasi tesebut digelar. “Kami lakukan ini untuk menyuarakan aspirasi kami dan masyarakat Subang,” ujarnya.
Dalam orasinya, Iwan Prayoga menyampaikan, Bupati Subang telah melaksanakan reformasi birokrasi, dan pelaksanaan rotasi, mutasi juga promosi kental dengan nepotisme dan tekanan partai politik. Hal tersebut sangat terlihat ketika ada PNS yang belum layak naik dinaikan, bagus di salah satu bidang malah dipindahkan. Ada PNS yang tidak bisa apa-apa dipindahkan ke bagian yang bagus.
Baca Juga:409 Hektare Sawah Ditargetkan Tanam Akhir SeptemberVino Dorong Pembangunan Kantor Kecamatan Pusakajaya
“Kita menilai rotasi, mutasi dan promosi pejabat kemarin masih kental dengan permainan uang dan unsur nepotisme atau kedekatan,” ujarnya.
Dijelaskan Iwan, rotasi, mutasi dan promosi yang disebut-sebut zero rupiah, bisa saja dan mungkin terjadi adanya transaksional yang dilakukan bawahan Bupati dan Wakil Bupati Subang. Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati Subang seperti disetir beberapa orang. “Maka dari itu kami menghadiahi boneka sebagai simbol Bupati dan Wakil Bupati menjadi Boneka dalam rotasi, mutasi dan promosi yang digelar beberpa hari yang lalu,” tegasnya.
Kedatangan Ormas Gibas tersebut tidak hanya menyoroti rotasi, mutasi dan promosi saja, melainkan banyak persoalan termasuk utang makan minum Pemda ke RM Purnama sebesar Rp 2 miliar, yang dianggap memalukan. Selain itu, Ormas Gibas juga menuntut Pemkab Subang agar menghentikan pembangunan PT GDA di Desa Manyeti Dawuan, karena sudah merusak dan mencemari lingkungan.
“Cabut izin PT GDA. Kotoran sapinya bau, mengaggu masyarakat. Tutup usaha galian pasir yang tak miliki izin yang selama ini dibiarkan seolah tutup mata,” ujarnya.
Selain itu, Iwan menyarankan Pemkab Subang mengurungkan niatnya untuk melakukan pinjaman daerah ke Bank bjb Subang. Sebab, Pemkab Subang masih bisa mengoptimalkan potensi pendapatan yang masih bisa dilakukan secara maksimal. “Masih banyak urusan yang sangat urgent, kami minta hentikan rencana pinjaman daerah ke Bank bjb,” katanya.