Beranda Karawang DLHK Jangan Lepas Tangan soal Pencemaran Sungai Cilamaya

DLHK Jangan Lepas Tangan soal Pencemaran Sungai Cilamaya

21
0
TERCEMAR: Air Sungai Cilamaya berwarna hitam pekat, warga minta DLHK Karawang tidak diam saja. USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES

Diwajibkan melakukan Pengawasan dan Penataan

KARAWANG-Warga Cilamaya mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, agar tidak ‘lepas tangan’ atau tanggung jawab atas pencemaran Sungai Cilamaya. Pasalnya, kendati kewenangan penanganan sungai yang sudah puluhan tahun tercemar itu merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Jawa Barat.

Namun, DLHK Karawang juga memiliki kewenangan sesuai notulensi rapat pembahasan penanganan pencemaran Sungai Cilamaya pada 29 Agustus 2019 lalu. “Kami menilai Kepala DLHK Karawang terkesan lepas tangan. Padahal dalam notulensi rapat dengan DLH Jawa Barat. DLHK juga memiliki kewenangan dalam hal penanganan Sungai Cilamaya,” ujar Dewan Pembina Sadulur Cilamaya, Muslim Hafidz, Selasa (10/9).

Dikatakan, dalam rapat pembahasan penanganan pencemaran Sungai Cilamaya itu dihadiri oleh perwakilan Pemkab Purwakarta, Pemkab Subang dan Pemkab Karawang. Hasil rapatnya yaitu pencemaran Sungai Cilamaya itu, mempunyai tugas bersama-sama, termasuk DLHK karawang. Dalam notulensi yang ditandatangani dijelaskan, bahwa tugas DLHK karawang yaitu melakukan pengawasan penataan terhadap usaha dan/atau kegiatan di wilayah administrasi Kabupaten Karawang.
Kemudian, lanjut Muslim, melakukan pemantauan kualitas air Sungai Cilamaya sebanyak 6 kali dalam setahun di 4 lokasi titik pantau. “Apa tugas dan wewenangan itu sudah dijalankan? Sebab sampai saat ini belum ada informasi dari hasil kinerja dari DLHK Karawang. Dan ketika ditanya tentang pencemaran Sungai Cilamaya malah terkesan ‘cuci tangan’ dengan mengatakan itu tugas DLH Pemprov Jabar,” katanya.

Selain itu, sambungnya, LH baik juga diperlukan advokasi ke masyarakat yang terkena pencemaran lingkungan. Karena, semua masyarakat berharap sungai di Cilamaya bersih seperti sedia kala. Dirinya, juga menghimbau kepada Gubernur Ridwan Kamil untuk concern terhadap pencemaran lingkungan ini, ini masuk kategori ‘bahaya’. “Masyarakat sangat berharap normal lagi sungainya, peran semuanya diperlukan,”katanya.

BACA JUGA:  PT SPV Dukung Program Citarum Harum, Kembangkan Eco Village di Desa Cicadas

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, Wawan Setiawan menyatakan jika pencemaran Sungai Cilamaya itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Pasalnya, Kabupaten Karawang merupakan hilir dan pencemaran industri itu dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta.

“Pencemaran ke Sungai Cilamaya itu diduga dilakukan oleh 6 perusahaan yang lokasinya 3 perusahaan di Kabuaten Purwakarta dan 3 perusahaan di Kabupaten Subang. Secara etika pemerintahan itu diluar kewenangan kami,” ujar Wawan.

Menurut Wawan, sesuai aturan penanganan pencemaran Sungai Cilamaya itu merupakan kewenangan DLH Provinsi Jawa Barat. Untuk usaha DLHK Karawang sendiri, pihaknya sudah meminta DLH Provinsi untuk turun tangan. “Kami juga sudah mengirimkan surat ke Pemkab Purwakarta dan Pemkab Subang, untuk menindak perusahaan yang diduga membuang limbah,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Wawan, dari kementrian lingkungan hidup sudah turun tangan dan Menko Maritim sudah turun. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh DLHK Karawang sejak tahun 2014 untuk penanganan Sungai Cilamaya.

“Kita juga beberapa waktu lalu kedatangan penggiat lingkungan dari masyarakat dan kami akan mendampingi untuk ke Pemprov Jabar agar penanganan Sungai Cilamaya yang tercemar segera ada solusinya,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya bersama masyarakat, bakal mempertanyakan kembali terkait penanganan pencemaran Sungai Cilamaya dan Situdam Barugbug. “Kita tidak diam, namun penangannya itu merupakan kewenangan Pemprov Jabar,” katanya. (use/ded)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here