Beranda Karawang DPRD Kritisi Kinerja Disdikpora, Banyak Infrastruktur Pendidikan Rusak

DPRD Kritisi Kinerja Disdikpora, Banyak Infrastruktur Pendidikan Rusak

9
0
KINERJA: Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang, Ajang Supandi kritik kinerja Disdikpora Karawang. USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES

KARAWANG-Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang, Ajang Supandi mengkritik kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang. Pasalnya, masih banyak permasalahan infrastruktur pendidikan di Karawang yang rusak dan seolah mengalami pembiaran dari pemerintah daerah.
Menurut Ajang, beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke Kecamatan Batujaya, terdapat cerita memilukan tentang infrastruktur pendidikan di SDN Karya Makmur II dan SDN Telukbango IV. Dimana kondisi infrastruktur di dua sekokah tersebut sangat memprihatinkan.

Dikatakan, gedung SDN Karya Makmur II yang roboh sudah dua tahun sampai saat ini belum juga diperbaiki. Dikabarkan pernah masuk dalam draf anggaran namun saat APBD di sah kan anggaran tersebut tidak ada.

“Disdikporas apa kerjanya, kok bisa sekolah yang roboh sudah dua tahun masih belum diperbaiki?” ujar Ajang, Jumat (14/9).
Dijelaskan, berdasarkan keterangan Kepala Desa Karya Makmur, rencana perbaikan sekolah yang roboh itu sempat mendapat perhatian dengan adanya survey dari BJB, karena kabarnya akan dibangun memlalui CSR BJB. Bahkan wakil Bupati dan Dinas PUPR pun sudah turun langsung ke sana. Namun pada pelaksanaannya seolah ada pembiaran, hingga saat ini gedung yang roboh hanya tersisa puing-puing bangunan tanpa ada perbaikan.

“Mirisnya kondisi itu menyebabkan sampai harus melakukan KBM di bawah pohon. Apa tidak miris melihat kondisi seperti itu, ketika diketahui anggaran untuk pendidikan lebih dari 20 persen APBD? Disdikpora ini kerjanya apa?” kata Ajang.

Ia menambahkan, kondisi infratruktur pendidikan yang memprihatinkan juga terlihat di SDN Telukbango IV yang sudah hampir roboh. Harus segera dilakukan perbaikan karena sudah tidak layak digunakan untuk KBM. SDN Telukbango IV bahkan tidak memiliki MCK.

“Bagaimana mutu pendidikan mau bagus kalau infrastruktur pendidikannya saja tidak memadai, tidak bisa memberikan rasa nyaman dan aman kepada warga sekolah saat menjalankan KBM,” tandas Ajang. (use/ded)

BACA JUGA:  Komisi II DPRD Purwakarta Nilai Bapenda Lemah, Kecewa Pengusaha Tambang Tidak Transparan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here